kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Anggaran Kemhan bertambah Rp 20 triliun tahun depan, Komisi I DPR akan dalami


Senin, 17 Agustus 2020 / 18:06 WIB
Anggaran Kemhan bertambah Rp 20 triliun tahun depan, Komisi I DPR akan dalami
ILUSTRASI. Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) naik hampir mencapai Rp 20 triliun menjadi Rp 137 triliun di RAPBN 2021.


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi I DPR RI akan mendalami kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2021.

Dibandingkan dengan outlook tahun 2020, anggaran Kemhan naik hampir mencapai Rp 20 triliun. Dari anggaran sebesar Rp 117,9 triliun pada outlook tahun 2020 menjadi Rp 137 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021.

"Kami akan melihat lebih detail strategi pertahanan yang akan dijalankan dan kebutuhan anggaran yang diperlukan," ujar anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (17/8).

Willy bilang, jika dibandingkan antara porsi APBN dengan produk domestik bruto (PDB), anggaran Kemhan dinilai kecil. Berdasarkan hitungannya, anggaran sebesar Rp 137 triliun itu bila menanggung 270 juta jiwa penduduk maka akan ada angka sekitar Rp 1.400-1500 orang per orang per harinya.

Baca Juga: Rasio utang pemerintah tahun 2020 diprediksi naik menjadi 38% terhadap PDB

Wakil Ketua Fraksi NasDem itu juga mengungkapkan program pertahanan memiliki dimensi yang luas. Selain berkaitan dengan pertahanan secara militer, Willy juga mengungkapkan adanya kebutuhan kesiapan logistik pangan dalam perspektif pertahanan.

"Kalau kita pakai perpektif pertahanan semesta, anggaran ini bisa jadi malah jauh lebih kecil dari kebutuhan," terang Willy.

Asal tahu saja, saat ini Kemhan juga mendapatkan penugasan dari Presiden Joko Widodo untuk mengelola ketahanan pangan. Salah satunya mengembangkan lahan pangan strategis di Sumatra Utara dan Kalimantan Tengah atau yang dikenal dengan food estate.

Willy bilang, RAPBN 2021 masih akan melalui pembahasan bersama dengan Komisi I DPR sebelum ditetapkan. Sehingga bisa jadi lebih besar namun juga tidak tertutup kemungkinan untuk turun.

"DPR tentu juga punya pertimbangan yang akan mengimbangi secara kritis rencana pemerintah," jelasnya.

Baca Juga: Kebutuhan pembiayaan utang pemerintah pada RAPBN 2021 sebesar Rp 1.142 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×