Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Kebutuhan dan ketersediaan dana pemerintah untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) memang sangat tidak seimbang. Menurut Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro dalam rencana strategis Kementerian Pertahanan, dana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan dan pengadaan alutsista mencapai Rp157 triliun.
Sementara pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014 yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hanya menyiapkan dana Rp100 triliun. "Jadi kekurangan Rp 57 triliun persisnya," ujar Purnomo di Istana Wakil Presiden, Rabu (29/9).
Artinya, kata Purnomo, jika Rp 57 triliun dibagi rata-rata per tahun hingga tahun 2014 nanti, maka setiap tahunnya kekurangan dana sebesar Rp 10 triliun untuk membentuk satu kekuatan alutsista. "Di mana kalau kita bisa memenuhi itu kita mampu menangkal kalau terjadi eksternal threat," ujar mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
Purnomo menambahkan, dana itu juga dibutuhkan jika kekuatan alutsista TNI dibutuhkan untuk menjalankan operasi militer selain perang. Dia mencontohkan seperti misi perdamaian di bawah bendera PBB, penanggulangan aksi teror, misi perdamaian untuk bantuan kemanusiaan yang melibatkan TNI.
Selain itu, penanggulangan kegiatan illegal fishing di laut yang masih banyak dilakukan TNI."Nelayan nelayan asing yang illegal itu masih angkatan laut yang atasi," kata Purnomo.
Yang jelas, Purnomo anggaran pertahanan akan meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia."Karena ekspor meningkat, terus naik hingga sekarang devisa kita US$ 78 miliar. Uang seperti itu kita manfaatkan untuk kepentingan nasional," terang Purnomo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
