Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Pratama Guitarra
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menegaskan tidak menjamin masyarakat langsung mendapatkan pekerjaan ketika sudah selesai dalam pelatihan program kartu prakerja.
Namun yang pasti, pemerintah mendorong lembaga pelatihan dalam kartu prakerja untuk melakukan kolabrasi dengan perusahaan. Hal itu supaya perusahaan bisa menyerap tenaga kerja dari peserta program.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari membenarkan bahwa pemerintah tidak menjamin kebekerjaan dari program itu. Alasannya, kebekerjaan menjadi sangat komplek lantaran harus mengikuti pelatihan vokasi.
Jadi. "Yang bisa menjamin itu termasuk diri sendiri, menunjukkan diri sendiri untuk kemudian dipertimbagnkan oleh HRD perusahaan. Jadi ekspektasinya harus pas, jangan over promise," terangnya dalam webinar, Rabu (29/4).
Baca Juga: Pendaftar program kartu prakerja sudah capai 8,6 juta orang
Yang terpenting, kata dia, seluruh pihak mulai dari lembaga pelatihan diperbolehkan berkolaborasi dengan perusahaan untuk bisa bekerja sama dalam penyerapan tenaga kerja.
Bahkan, pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan asosiasi-asosiasi pengusaha, untuk menyerap tenagakerja yang keterampilannya meningkat karena program ini. "Perlu saya sampaikan bahwa pesan dari komite jangan hanya jadi karyawan tetapi juga ajarkan jadi wirausaha," tandasnya.
Asal tahu saja, sampai saat ini sudah ada 8 digital platform digital yang menjadi mitra kartu prakerja, dimana ada 233 lembaga pelatihan dengan lebih dari 2.000 jenis pelatihan yang tersedia.
Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja mencatat, hingga Selasa (28/4) jumlah pendaftar program prakerja sudah mencapai 8,6 juta orang sejak pendaftaran program ini dibuka. Adapun peserta yang dinyatakan lolos untuk gelombang pertama sebanyak 168.111 orang dan gelombang kedua sebanyak 288.154 orang.
Baca Juga: Peminat Kartu Prakerja Membludak di Gelombang II
Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono berharap peserta program kartu prakerja memilih jenis pelatihan secara cermat dan jeli, sehingga pelatihan yang didapatkan bisa dimanfaatkan dalam mencari pekerjaan.
"Setelah mereka berlatih, keterampilan yang dimiliki lewat pelatihan online dan insentif ini bisa digunakan menjadi peluang baru untuk bekerja," kata Bambang.
Ekonom dan Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah menilai, program kartu prakerja menjadi satu langkah yang baik untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja bila dijalankan di masa-masa normal.
Namun, di tengah pandemi Covid-19 ini, kartu prakerja akan tetap menjadi sorotan mengingat masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. "Yang dibutuhkan masyakat sekarang ini adalah bantuan agar mereka bisa keluar dari persoalan yang mereka hadapi dari PHK dan sebagainya," ujarnya.
Baca Juga: Ini catatan Hipmi terhadap program kartu prakerja
Piter berpendapat, masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja justru mengalami kesulitan dalam membayar tunggakan atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, bisa jadi masyarakat yang mendaftar ke program ini justru mengejar insentif yang diberikan, bukan untuk mendapatkan pelatihan.
Dus, program kartu prakerja ini bisa dijalankan bila memang sudah diimbangi dengan kecepatan pemerintah dalam menyampaikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 20 trilun untuk program kartu prakerja. Program ini akan menyasar 5,6 juta peserta, dimana setiap peserta mendapatkan Rp 3,55 juta dengan rincian Rp 1 juta untuk biaya pelatihan, Rp 2,4 juta insentif selama 4 bulan, dan Rp 150.000 sebagai insentif setelah mengisi survei terkait pelatihan yang dijalani
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
