Sumber: BBC | Editor: Adi Wikanto
Ahli hukum sekaligus pengacara yang mewakili para korban kekejaman Belanda, Prof. Dr. Liesbeth Zegveld sedang mempelajari isi dokumen ganti rugi dari pemerintah, tetapi ia tampak pesimis dengan program itu. "Bagus mereka (pemerintah Belanda) menaikkan jumlahnya, tetapi ini tidak banyak membantu karena bisa dibilang hampir tidak seorang pun anak yang memperoleh keuntungan," katanya.
Syamsir Halik aktif di LSM Lidik Pro yang antara lain terlibat dalam pendampingan keluarga korban pembantaian di Sulawesi Selatan. Sepengatuannya, hingga kini terdapat sekitar 146 anak korban yang masih hidup dari sekitar 200 orang yang menuntut.
Baca juga: Thailand bredel stasiun TV karena sering siarkan unjuk rasa
Pengadilan Belanda masih menangani sejumlah kasus tuntutan ganti rugi atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Belanda sesudah Proklamasi Kemerdekaan. "Yang jelasnya pemerintah Belanda takut banyak korban kejahatan perang Belanda yang menuntut," kata Jeffrey M. Pondaag dari KUKB.
Untuk pertama kalinya, Kerajaan Belanda melalui Raja Willem-Alexander dalam kunjungan ke Indonesia pada Maret lalu menyampaikan permohonan maafnya kepada Indonesia atas kekerasan yang terjadi di masa lalu, khususnya sesudah Prokolamasi.
Permintaan maaf Raja Willem Alexander yang hanya dikhususkan pada periode itu menimbulkan kritikan sejumlah sejarawan Belanda. Keluarga korban pembantaian Westerling menerima permintaan maaf tersebut ketika itu meskipun mengatakan kesalahan Belanda harus tetap ditebus.
Selanjutnya: Selain Jokowi, ini nama-nama tokoh & pahlawan RI yang jadi nama jalan di luar negeri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
