kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.509.000   -9.000   -0,36%
  • USD/IDR 18.222   -30,00   -0,16%
  • IDX 5.344   93,51   1,78%
  • KOMPAS100 691   12,68   1,87%
  • LQ45 550   7,31   1,35%
  • ISSI 171   3,48   2,08%
  • IDX30 311   4,35   1,42%
  • IDXHIDIV20 421   3,52   0,84%
  • IDX80 80   1,46   1,86%
  • IDXV30 115   2,05   1,82%
  • IDXQ30 105   1,04   1,00%

Amien yakin RUU Pilkada bisa menekan politik uang


Rabu, 10 September 2014 / 23:20 WIB
ILUSTRASI. Calon penumpang mengantre untuk lapor diri di loket Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (29/4/2022). ANTARA FOTO/Umarul Faruq/nz


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengakui, mengubah sistem pemilhan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung, tidak serta merta akan menghapus praktik politik uang. Akan tetapi, ia optimistis, politik uang akan berkurang jika sistem pemilihan diubah menjadi tidak langsung.

"Jadi, saya termasuk yang yakin sekali bahwa (dengan) pemilihan tidak langsung, politik uang bisa diatasi. Karena tidak mungkin puluhan atau ratusan juta masyarakat dapat dimainkan dengan uang," kata Amien, di sela-sela pertemuan parpol Koalisi Merah Putih, di Rumah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, Jakarta, Rabu (10/9) malam.

Sebelumnya, salah satu alasan Koalisi Merah Putih mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena penghematan anggaran dan menekan praktik politik uang. Ketika ditanya, seberapa besar berkurangnya politik uang dengan sistem pemilihan tidak langsung, Amien tak dapat memastikannya. 

"Pilpres pun (yang menggunakan sistem pemilihan langsung), politik uang berbicara sangat lantang," kata Amien. 

Pembahasan RUU Pilkada menuai pro dan kontra, terutama soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Parpol Koalisi Merah Putih ingin agar pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD. Namun, usulan tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, salah satu alasan penolakan karena dianggap menghapus kedaulatan rakyat. (Dani Prabowo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×