kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.476.000   8.000   0,54%
  • USD/IDR 15.871   68,00   0,43%
  • IDX 7.149   -12,48   -0,17%
  • KOMPAS100 1.094   -0,36   -0,03%
  • LQ45 869   -2,98   -0,34%
  • ISSI 217   0,42   0,20%
  • IDX30 444   -1,98   -0,44%
  • IDXHIDIV20 536   -3,64   -0,67%
  • IDX80 126   0,07   0,06%
  • IDXV30 135   -1,09   -0,80%
  • IDXQ30 148   -1,10   -0,74%

Amien yakin RUU Pilkada bisa menekan politik uang


Rabu, 10 September 2014 / 23:20 WIB
Amien yakin RUU Pilkada bisa menekan politik uang
ILUSTRASI. Calon penumpang mengantre untuk lapor diri di loket Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (29/4/2022). ANTARA FOTO/Umarul Faruq/nz


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengakui, mengubah sistem pemilhan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung, tidak serta merta akan menghapus praktik politik uang. Akan tetapi, ia optimistis, politik uang akan berkurang jika sistem pemilihan diubah menjadi tidak langsung.

"Jadi, saya termasuk yang yakin sekali bahwa (dengan) pemilihan tidak langsung, politik uang bisa diatasi. Karena tidak mungkin puluhan atau ratusan juta masyarakat dapat dimainkan dengan uang," kata Amien, di sela-sela pertemuan parpol Koalisi Merah Putih, di Rumah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, Jakarta, Rabu (10/9) malam.

Sebelumnya, salah satu alasan Koalisi Merah Putih mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena penghematan anggaran dan menekan praktik politik uang. Ketika ditanya, seberapa besar berkurangnya politik uang dengan sistem pemilihan tidak langsung, Amien tak dapat memastikannya. 

"Pilpres pun (yang menggunakan sistem pemilihan langsung), politik uang berbicara sangat lantang," kata Amien. 

Pembahasan RUU Pilkada menuai pro dan kontra, terutama soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Parpol Koalisi Merah Putih ingin agar pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD. Namun, usulan tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, salah satu alasan penolakan karena dianggap menghapus kedaulatan rakyat. (Dani Prabowo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek)

[X]
×