kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.505.000   -15.000   -0,99%
  • USD/IDR 16.295   -200,00   -1,24%
  • IDX 6.977   -130,64   -1,84%
  • KOMPAS100 1.042   -22,22   -2,09%
  • LQ45 818   -15,50   -1,86%
  • ISSI 213   -3,84   -1,77%
  • IDX30 417   -9,14   -2,14%
  • IDXHIDIV20 504   -9,85   -1,92%
  • IDX80 119   -2,45   -2,02%
  • IDXV30 125   -2,38   -1,87%
  • IDXQ30 139   -2,59   -1,83%

Aburizal Bakrie: Pilkada langsung itu liberal


Rabu, 10 September 2014 / 22:35 WIB
Aburizal Bakrie: Pilkada langsung itu liberal
ILUSTRASI. Papan pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. KONTAN/Carolus Agus Waluyo


Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, banyak menimbulkan keburukan dibandingkan kebaikan. Oleh karena itu, ia meminta agar RUU Pilkada segera disahkan menjadi UU.

"RUU (Pilkada) yang sekarang dibicarakan, harus diubah (disahkan), karena setelah melakukan eksperimen yang berani di awal tahun reformasi. Kita melihat pelaksanaannya sudah banyak terlalu menyimpang ke kanan, sifatnya liberal," kata Ical di kediaman Akbar Tandjung, Rabu (10/9) malam.

Bahkan, Ical mengatakan, pemilihan kepada daerah melalui DPRD seusai dengan sila ke-4 yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan.

"UU itu perlu dikembalikan dan ditata kembali. Sehingga tidak kehilangan ruh Pancasila, tidak kehilangan keabsahannya secara yuridis dan secara cara filosofis. Karena itu RUU Pilkada sangat penting disahkan," ujar Ical.

Seperti diketahui, RUU Pilkada saat ini masih dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di dalam RUU Pilkada tersebut, agar kepala daerah tidak dilaksanakan secara langsung, tetapi dipilih melalui DPRD.  (Seno Tri Sulistiyono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×