CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.012,04   -6,29   -0.62%
  • EMAS990.000 0,00%
  • RD.SAHAM -0.27%
  • RD.CAMPURAN 0.00%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.09%

Alasan PKS tolak penggunaam APBN dalam proyek kereta cepat


Senin, 18 Oktober 2021 / 13:04 WIB
Alasan PKS tolak penggunaam APBN dalam proyek kereta cepat
ILUSTRASI. Sejumlah pekerja menyelesaikan lintasan pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (11/10/2021). Alasan PKS tolak penggunaam APBN dalam proyek kereta cepat.


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini memastikan PKS menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek kereta cepat.

Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Presiden nomor 93 tahun 2021 tentang tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Beleid tersebut membuka opsi pendanaan proyek melalui APBN.

Jazuli menyebut terdapat tiga hal yang mendasari penolakan penggunaan APBN dalam proyek kereta cepat. Pertama prioritas penggunaan APBN harus ditujukan pada penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

"Beban penanganan covid sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini," ujar Jazuli dalam keterangan pers yang diterima Kontan.co.id, Senin (18/10).

Baca Juga: Penggunaan APBN dinilai bisa percepat penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung

Faktor kedua penolakan fraksi PKS didasari dengan inkonsistensi rencana presiden dalam pembangunan kereta cepat. Sebelumnya Presiden Joko Widodo bilang bahwa proyek kereta cepat murni investasi yang tidak menggunakan APBN.

Jazuli menyebut hal itu menunjukkan adanya kesalahan dalam tahap perencanaan. Masukan sejumlah pihak terkait cacatnya perencanaan proyek kereta cepat seharusnya menjadi evaluasi pemerintah.

Politisi PKS tersebut juga menyampaikan adanya indikasi kesalahan kalkulasi investasi dalam proyek kereta cepat. Hal itu menjadi dasar ketiga bagi PKS untuk menolak penggunaan APBN dalam proyek kereta cepat. "Kalau salah kenapa jadi beban negara dan APBN? Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga," ungkapnya.

Jazuli bilang saat ini beban utang Indonesia pun sudah menekan APBN. Fraksi PKS juga mendesak evaluasi menyeluruh atas proyek-proyek infrastruktur.

Fraksi PKS juga khawatir terhadap proyek Ibu Kota Negara (IKN) dapat bernasib sama dan akan membebani APBN secara besar-besaran. Meski pun saat ini Jokowi juga mengutarakan bahwa proyek IKN tak akan membebani APBN.

Selanjutnya: Bakal bawa anak usaha IPO, ini persiapan yang dilakukan Jasa Marga (JSMRG)

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU
Kontan Academy
Data Analysis with Excel Pivot Table Supply Chain Management on Distribution Planning (SCMDP)

[X]
×