Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pendanaan proyek kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung belum juga cair. Padahal peletakan batu pertamanya sudah dilakukan Presiden Joko Widodo pada Januari 2016 lalu.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, keengganan China Development Bank (CDB) mencairkan dana proyek KA cepat lantaran pemilik proyek, PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC), belum memenuhi persyaratan.
"Apa itu? Ya persoalan lahannya ya harus selesai semuanya," ujar Darmin di Jakarta, Selasa (30/5).
Ia enggan menyampaikan solusi apa yang akan diambil pemerintah atas persoalan itu. Menurutnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno adalah pihak yang harusnya memberikan jawaban atas persoalan itu.
Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung memang bukan proyek pemerintah melainkan proyek bisnis antara BUMN Indonesia dan BUMN China. Pemerintah sendiri tidak menganggarkan satu rupiah pun untuk megaproyek tersebut.
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan menuturkan, lahan yang sudah dibebaskan untuk proyek KA Cepat baru mencapai 53%.
Salah satu lahan pembahasannya belum rampung adalah lahan di kawasan Halim Perdanakusuma, Cawang, Jakarta Timur. Rencananya, kawasan itu akan dikembangkan sebagai transit oriented development (TOD).
"Kata Pak Presiden, ini harus selesai. Pokoknya harus selesai," kata Hanggoro.
Hingga saat ini, kelanjutan proyek senilai US$ 5,1 miliar atau setara Rp 67,8 triliun (kurs 13.300) masih menuai banyak tanda tanya.
Meski izin pembangunan sudah diberikan Kementerian Perhubungan, proyek itu justru terkendala persolan dana.
Rencananya struktur pembiayaan proyek KA cepat terdiri dari pinjaman CDB sebesar Rp 50,8 triliun, atau 75% dari total dana proyek.
Sementara itu sisanya 25% berasal dari modal perusahaan gabungan BUMN Indonesia dan China yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). (Yoga Sukmana)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
