Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Di sisi lain, Anggota DPR RI Fraksi Golkar tersebut menambahkan salah satu obyek penting yg harus ikut dituntaskan dalam program tax amnesty jilid II adalah masalah piutang pajak yang sangat besar tapi tidak bisa ditagih. Makanya pemerintah harus membuat konsep program penyelesaiannya lewat saluran di program tax amnesty jilid II.
“Pilihan Bapak Presiden Jokowi mengambil kebijakan Tax Amnesty ini merupakan konsekwensi ketidakmampuan dari kinerja tax ratio yang tidak bisa dinaikkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya yang bertanggung jawab untuk menaikkan penerimaan pajak dan tax ratio tapi mereka tidak bisa. Maka tax amnesty menjadi pilihan sulit yang harus diambil oleh Bapak Presiden Jokowi dan disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian,” ucap Misbakhun.
Oleh karena itu, tax amnesty jilid II diharapkan bisa menutup shortfall penerimaan pajak yang telah menjadi tren kinerja pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. “Harus dibuat exit strategy walaupun itu sangat pragmatis. Tapi mau tidak mau itu menjadi pilihan yang diputuskan oleh pemerintah,” kata dia.
Selanjutnya: Soal tax amnesty jilid II, begini komentar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
