Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian PPN/Bappenas mencatat sejumlah tantangan yang membutuhkan penanganan secara holistik. Hal tersebut terlihat dalam materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suhasrso Monoarfa menyampaikan pembangunan nasional masih dihadapkan oleh banyak tantangan multi dimensi yang memerlukan penanganan secara holistik.
“Kolaborasi lintas sektor untuk melakukan analisis yang komprehensif, kebijakan yang terintegrasi serta pengendalian pembangunan yang tangguh sangat amat diperlukan,” ujarnya dalam Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2025, Kamis (7/3).
Baca Juga: Bansos Tak Sebanding Kenaikan Harga Pangan, Masyarakat Ikat Pinggang Lebih Kencang
Dalam paparannya, tantangan yang dihadapi di antaranya akurasi program bantuan sosial (bansos) yang masih rendah rerata hanya mencapai 41,53%, di mana Program Sembako sebesar 37,32%, Program Keluarga Harapan (PKH) 33,71% dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 53,76%.
Suharso mengatakan, di bidang kesehatan prevalansi stunting masih menunjukkan angka yang tinggi sebesar 21,6%. Menurutnya, ini masih di atas yang diharapkan oleh standart Bank Dunia.
“Meskipun telah menunjukkan penurunan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir namun percepatan penanganan stunting harus tetap dilakukan sampai prevalansinya terus menurun,” kata dia.
Suharso melanjutkan, perencanaan wajib belajar 13 tahun juga menjadi tantangan yang harus dikawal bersama untuk memastikan kualitas pendidikan agar lebih baik untuk generasi muda Indonesia.
Baca Juga: Bansos Perlu Diperluas Jika Kenaikan Harga Pangan Masih Terjadi Saat Ramadan
Selain itu, kata dia, tantangan berikutnya penyediaan infrastruktur sebagai bentuk pemenuhan layanan dasar kepada seluruh masyarakat. Suharso menyebut, beberapa indikator infrastruktur relatif masih rendah.
“Untuk memenuhi layanan dasar air dan sanitasi pada 2023, akses air perpipaan baru mencapai 19,76%, akses sanitasi aman baru 4,2%, demikian juga dengan kemantapan jalan tahun 2022 untuk jalan daerah baru 62,5%,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
