Akui Pelanggaran HAM di Masa Lalu, Jokowi: Pemerintah akan Mumulihkan Hak Korban

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

Lalu, peristiwa pembunuhan dukun santet 1998-1999, peristiwa Simpang KKA Aceh tahun 1999, peristiwa wasior Papua 2001-2002. Serta, peristiwa Wamena Papua 2003 dan peristiwa jambo keupok Aceh tahun 2003.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Tim Penyelesaian Non Yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, sudah menyelesaikan tugas dan hari ini menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi.

Baca Juga: Sepanjang 2022, Kejagung Selamatkan Keuangan Negara Rp 8,95 Triliun

Mahfud mengatakan, pasal 46 UU nomor 26 tahun 2000, pelanggaran HAM berat diusahakan ke proses yudisial/pengadilan tanpa ada kadaluarsa. Maka pemerintah mendorong dan mempersilahkan Komnas HAM, DPR bersama semua pihak mencari jalan untuk itu. 

Sebab tim penyelesaian non yudisial tidak menutup dan mengalihkan penyelesaian yudisial menjadi penyelesaian non yudisial.

"Kami sudah sampaikan semua ke presiden. Rekomendasi sosial, politik, ekonomi, termasuk pendidikan HAM kepada keluarga besar TNI dan Polri juga sudah disampaikan," ujar Mahfud.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News