Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima dan membaca laporan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu. Seperti diketahui, Tim tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022.
Jokowi mengakui pelanggaran HAM berat terjadi pada berbagai peristiwa di masa lalu. Jokowi menyampaikan permohonan maaf, empati, dan simpati yang mendalam kepada korban dan keluarga korban.
"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai kepala negara Republik Indonesia, mengakui pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," ujar Jokowi dalam konferensi pers, Rabu (11/1).
Baca Juga: Presiden Tegaskan Upaya Pemerintah Supaya Pelanggaran HAM Berat Tidak Terjadi Lagi
Jokowi menyatakan, penyelesaian penanganan pelanggaran HAM berat mesti dilakukan untuk memulihkan luka anak bangsa. Hal ini demi memperkuat kerukunan sosial Indonesia.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, pemerintah akan memulihkan hak korban dan keluarga korban. Langkah tersebut tidak meniadakan upaya hukum.
Selanjutnya, Jokowi mengatakan, pemerintah akan terus berupaya agar pelanggaran HAM tak terjadi lagi di masa mendatang. "Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian Yudisial," ucap Jokowi.
Jokowi mengatakan, terdapat 12 peristiwa pelanggaran HAM berat. Antara lain, peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, peristiwa taman sari Lampung 1989 dan peristiwa rumah geudong dan pos sattis Aceh 1989.
Baca Juga: Presiden Jokowi Mengakui Telah Terjadi Pelanggaran HAM Berat di Indonesia
Kemudian, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II pada 1998-1999.
Lalu, peristiwa pembunuhan dukun santet 1998-1999, peristiwa Simpang KKA Aceh tahun 1999, peristiwa wasior Papua 2001-2002. Serta, peristiwa Wamena Papua 2003 dan peristiwa jambo keupok Aceh tahun 2003.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Tim Penyelesaian Non Yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, sudah menyelesaikan tugas dan hari ini menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi.
Baca Juga: Sepanjang 2022, Kejagung Selamatkan Keuangan Negara Rp 8,95 Triliun
Mahfud mengatakan, pasal 46 UU nomor 26 tahun 2000, pelanggaran HAM berat diusahakan ke proses yudisial/pengadilan tanpa ada kadaluarsa. Maka pemerintah mendorong dan mempersilahkan Komnas HAM, DPR bersama semua pihak mencari jalan untuk itu.
Sebab tim penyelesaian non yudisial tidak menutup dan mengalihkan penyelesaian yudisial menjadi penyelesaian non yudisial.
"Kami sudah sampaikan semua ke presiden. Rekomendasi sosial, politik, ekonomi, termasuk pendidikan HAM kepada keluarga besar TNI dan Polri juga sudah disampaikan," ujar Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
