Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Satgas dengan 5 Pokja

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

Kebijakan ini diambil untuk mengatasi kelangkaan nafta akibat gangguan pasokan global, termasuk konflik di Selat Hormuz.

“Dengan kebijakan ini, refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke LPG, karena dibutuhkan untuk produksi bahan baku plastik,” jelas Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga membebaskan bea masuk bahan baku plastik seperti polipropilin, polietilen, HDPE (High-Density Polyethylene), LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) selama enam bulan, seiring lonjakan harga plastik global yang mencapai 50%–100%.

Baca Juga: Satgas PKH Selamatkan Aset Rp 370 Triliun, Setor Tunai Rp 31,3 Triliun ke Kas Negara

Di sisi lain, pemerintah turut mempercepat reformasi perizinan untuk mendukung dunia usaha.

Kementerian Perindustrian akan menyusun daftar komoditas yang membutuhkan pertimbangan teknis (pertek), sementara Kementerian Perdagangan akan merevisi aturan impor.

“Proses perizinan akan dibuat lebih transparan dan terukur, sehingga pelaku industri mengetahui tahapan dan waktunya,” kata Airlangga.

Pemerintah juga mendorong kemudahan perizinan dasar seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta integrasi perizinan lahan melalui sistem digital seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Baca Juga: Satgas PKH Kuasai Kembali 5,88 Juta Hektare Hutan dari Perkebunan Sawit Ilegal

Melalui pembentukan satgas ini, pemerintah berharap berbagai kebijakan dan stimulus dapat dieksekusi lebih cepat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas harga di dalam negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News