Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian memastikan kalau skenario pemulihan ekonomi nasional akan berlanjut hingga tahun 2021. Pasalnya, ini berangkat dari kekhawatiran kalau dampak pandemi Covid-19 masih akan dirasakan hingga tahun depan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kalau ada siklus terbalik antara pandemi Covid-19 dan perekonomian domestik. Katanya, jika penyebaran pandemi masih tinggi, maka sebaliknya, perekonomian Indonesia bisa jatuh semakin dalam. Untuk itu, memang pemerintah perlu usaha ekstra dalam menjaga kesehatan dan perekonomian.
"Di tahun 2021, kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi. Jika pada saat masalah kesehatan ini tertangani maka ekonomi akan kembali.
Baca Juga: Airlangga Hartarto sebut vaksin Covid-19 kemungkinan baru bisa ditemukan tahun 2022
Masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap Covid-19," ujar Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Selasa (4/8).
Fokus pemerintah pada tahun depan untuk pemulihan ekonomi adalah dengan melanjutkan program bantuan sosial (bansos) dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022. Tak hanya itu, usaha dan industri padat karya juga akan terus didorong hingga tahun 2022.
Pemerintah juga masih akan melakukan restrukturisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Upaya mendorong UMKM ini juga telah dilakukan pemerintah dengan menempatkan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Baca Juga: Donald Trump tak hanya minta TikTok dijual, tapi AS harus dijadikan pengendali
Saat ini, dana yang ditempatkan di Himbara sejumlah Rp 30 triliun dan penempatan dana di BPD totalnya Rp 11,5 triliun. Sementara dana yang sudah disalurkan senilai Rp 43,17 triliun kepada penerima sebanyak 519.797 debitur.
Tak hanya itu, pemerintah juga telah melakukan perluasan ke sektor korporasi, yaitu dengan kredit di atas Rp 10 miliar - Rp 1 triliun. Pemerintah juga akan merelaksasi regulasi, salah satunya dengan mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Pemerintah juga berjanji akan menjaga mata pencaharian penduduk dengan mendukung masyarakat dan bisnis yang terdampak, menyiapkan kembali masyarakat agar bisa bekerja secara produktif dan aman, serta menyiapkan kebijakan lanjutan untuk pemulihan ekonomi nasional.
Baca Juga: Pefindo Biro Kredit: Pandemi bikin 45,5% debitur masuk peminjam berisiko tinggi
Selain fokus pada sektor ekonomi, pemerintah juga akan terus fokus dalam mengatasi atau menekan jumlah paparan virus, memperluas testing, karantina, dan kapasitas perawatan. Pemerintah juga akan terus mencari obat, meningkatkan kapasitas sektor kesehatan, dan berharap bisa segera menemukan dan mendistribusikan vaksin.
"Kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin sudah ditemukan sehingga masyarakat akan berada pada posisi normal," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
