Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menargetkan APBD 2015 dapat disahkan bulan ini. Hari ini, Basuki baru menyampaikan program-program unggulan dalam RAPBD 2015 kepada DPRD DKI.
Sekedar informasi, DKI mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena terlambat mengesahkan APBD. Sebab, provinsi di Indonesia sudah harus menyerahkan APBD kepada Kemendagri paling lambat 31 Desember 2014 lalu.
"Saya kira nanti RAPBD ini akan dibahas dalam Bamus (Badan Musyawarah) supaya tidak sampai satu bulan bisa disahkan. Kira-kira (tanggal) belasan sudah bisa digelar paripurna untuk ketok palu (pengesahan APBD), diusahakan tidak terlalu lama," kata Basuki di Balaikota, Senin (12/1).
Sebelumnya Pemprov DKI mengajukan RAPBD DKI 2015 sebesar Rp 73,08 triliun. Jumlah itu meningkat 0,24% dibandingkan APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Basuki benar-benar berharap penerimaan pajak dapat meningkat. Sebab pada APBD 2014 lalu, penerimaan pajak tak mencapai target.
"Makanya pejabat yang saya rekrut sekarang berani tegas enggak terapkan pajak online, karena pengalaman tahun lalu, penerimaan pajak tidak mencapai target," kata Basuki.
Adapun fokus APBD 2015 tetap dialokasikan untuk penanggulangan permasalahan banjir, kemacetan, dan pedagang kaki lima (PKL). Tahun ini, Basuki juga akan menerapkan lima tertib yang telah dicanangkannya bersama Polda Metro Jaya. Pertama, tertib lalu lintas dengan menerapkan pembatasan kendaraan melalui ERP dan pelarangan perlintasan motor. Kemudian penerapan meteran parkir, dan lainnya.
Tertib kedua adalah tertib sampah. Basuki menjelaskan Pemprov DKI harus benar-benar dapat mengelola distribusi sampah. Tertib ketiga adalah tertib PKL. Pemprov DKI, kata dia, tidak menginginkan PKL di Jakarta diperas atau dipungut bayaran oleh oknum tertentu. Basuki menginstruksikan para PKL itu untuk memiliki ATM Bank DKI dan membayar retribusi secara autodebet.
Tertib keempat adalah tertib hunian dengan membongkar bangunan liar di bantaran sungai maupun kolong jembatan, termasuk dengan pembangunan rusun bagi warga terkena relokasi.
"Kelima, tertib demo. Kami tidak mau lagi taman DKI sebagai asset dirusak oleh pendemo yang tidak bertanggung jawab. Nah, lima tertib ini adalah fokus kita, makanya kami gelontorkan anggaran dengan baik," kata Basuki. (Hendra Liauw)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
