kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Agar Tepat Sasaran, Subsidi Akan Diberikan ke Orang Bukan ke Barang


Rabu, 29 Juni 2022 / 21:30 WIB
Agar Tepat Sasaran, Subsidi Akan Diberikan ke Orang Bukan ke Barang
ILUSTRASI. Kementerian Keuangan mendorong transformasi kebijakan subsidi agar tepat sasaran.


Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan mendorong transformasi kebijakan subsidi agar tepat sasaran. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, subsidi seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan bukan kepada barang sehingga bisa lebih tepat sasaran.

“Saat ini kita sedang menuju ke sana tetapi prosesnya cukup panjang terkiat database yang mumpuni dan terus diperbaiki. Subsidi idealnya kalau sudah lebih tepat sasaran harusnya makin bisa diefisienkan. Namun, hal ini kita bicara dalam konteks normal dan saat ini kita dalam situasi tidak normal,” kata Yustinus dalam acara virtual, Rabu (29/6).

Yang dimaksud dengan situasi tidak normal ialah terjadinya perang Rusia-Ukraina berdampak pada dinamika kebijakan moneter di Amerika Serikat yang menjadi latar belakang pemerintah dan DPR mengambil langkah mempertahankan subsidi dan kompensasi.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tegasnya.

Baca Juga: Kemenkeu: Penyaluran Subsidi BBM Tepat Sasaran Bisa Tekan Beban Negara

Yustinus bilang, terlepas dari diskusi tentang tata kelola dan lainnya, pihaknya ingin fokus pada perlindungan masyarakat. Maka itu, APBN terus diupayakan menjadi shock absorber.

Di lain sisi, geopolitik juga berdampak pada melonjaknya harga sejumlah komoditas salah satunya minyak bumi. Adanya kenaikan ini turut berimbas berubahnya peta supply chain, harga pangan, dan energi.

Yustinus menjelaskan, melihat data dari 25 negara dengan subsidi bahan bakar fosil terbesar, Indonesia menduduki peringkat nomor 8 dengan total subsidi bahan bakar 0,6% dari PDB di tahun 2020. Sebagian besar adalah subsidi atas konsumsi BBM.

Dari segi presentase subsidi energi mulai mengalami penurunan, tetapi dari nominal meningkat seiring dengan kebijakan yang mulai memberi subsidi dengan bertumpu pada orang bukan berbasis pada barang, meski belum sepenuhnya bisa dieksekusi.

Di tahun ini, pemerintah melakukan transformasi subsidi untuk LPG dan listrik menjadi bantuan sosial. Lalu subsidi listrik untuk rumah tangga dilakukan penyesuaian dengan target by name by address.

Sampai dengan akhir Mei 2022, realisasi belanja non kementerian/lembaga  (K/L) mencapai Rp 334,7 triliun antara lain didorong pembayaran kompensasi BBM dan subsidi.

“Kompensasi BBM senilai Rp 18,1 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dalam negeri,” terangnya.

Baca Juga: Jika Tidak Lakukan Pengendalian, Kuota BBM Subsidi akan Habis Sebelum Tutup Tahun

Yustinus mengatakan, subsidi pada tahun 2022  cenderung lebih tinggi dibandingkan 2021. Sampai dengan 30 April 2022 menunjukan kenaikan yang cukup signifikan.

Melansir materinya, realisasi belanja subsidi untuk BBM dan LPG naik 50% yoy menjadi Rp 34,8 triliun. Kenaikan harga komoditas berdampak pada meningkatnya beban subsidi BBM dan LPG.

Melihat kondisi terkini, pemerintah dan DPR menyepakati adanya tambahan subsidi dan kompensasi energi di 2022 karena Pertamina dan PLN tidak bisa menjual pada harga pasar, tetapi harus menjual pada harga yang ditentukan.

Maka itu, pemerintah melakukan transformasi kebijakan subsidi. Salah satunya mendorong kebijakan transformasi BBM ramah lingkungan dan tepat sasaran.

“Kebijakan subsidi dan kompensasi diarahkan untuk memperkuat perlindungan pada masyarakat  ini kondisi yang gak normal jadi butuh cara luar biasa. Harapannya seiring dengan pemulihan ekonomi kita bisa cepat mengimplementasikan transformasi subsidi mengarah pada orang bukan barang,” tegasnya.

Dalam jangka pendek, Kementerian Keuangan akan menjaga kepentingan masyarakat dengan subdisi dan kompensasi. Selanjutnya, pemerintah berharap penjualan BBM Subsidi bisa lebih tepat sasaran atau kepada orang yang berhak mengonsumsi.

Baca Juga: Kuota Pertalite Bisa Jebol, BPH Migas Minta Masyarakat Ikut Atasi Tingginya Subsidi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×