kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45903,33   4,58   0.51%
  • EMAS1.313.000 -0,38%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Agar ASN tidak terseret ritual politik lima tahunan, ini saran Korpri


Kamis, 19 November 2020 / 20:31 WIB
Agar ASN tidak terseret ritual politik lima tahunan, ini saran Korpri
ILUSTRASI. Agar ASN tidak terseret ritual politik lima tahunan, ini saran Korpri


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

Kemudian, faktor eksternal yang juga disoroti Zudan adalah sistem merit yang masih sangat tergantung pada kepala daerah.

"Saya menyebutnya merit system yang sangat tergantung politik lokal. Sebab pejabat kita diangkat oleh PPK. Eselon II, Eselon III, Sekda provinsi diangkat oleh PPK. Eselon I yang diangkat oleh presiden. Jadi betapa tergantung sistem meritnya dengan para kepala daerah," kata Zudan.

Oleh karena itu, Zudan mengusulkan agar sistem karir ASN didesain ulang. Yakni pejabat eselon II selayaknya menjadi pejabat nasional. Sehingga pejabat tersebut bisa dimutasi antarprovinsi dan yang menempatkan itu Menteri PANRB, Mendagri, atau Presiden.

Baca Juga: Gaji PNS tak naik tahun ini, Korpri akan mengadu ke Presiden Jokowi

“Jadi dia bisa ditempatkan di mana pun tidak tergantung satu kepala daerah saja. Diputar dalam satu provinsi atau berputar antar provinsi," ungkap dia.

Sementara, lanjut Zudan, faktor internal ASN tidak netral saat Pilkada juga terbilang ada. Misalnya, calon kepala daerah sangat akrab dengan Sekda. Hal ini membuat bawahan Sekda tidak enak jika tidak mendukung.

"Ini mendukung karena kedekatan, karena utang budi. Ini faktor internal yang harus bisa kita antisipasi agar tidak terjebak dalam sikap tidak netral," kata Zudan.

Selanjutnya: Jokowi: PNS harus tinggalkan mentalitas penguasa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×