Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Terdapat usulan adanya penundaan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat hingga masa pemilihan umum (Pemilu) rampung. Hal tersebut sempat diutarakan oleh tim pemenangan salah satu paslon.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi menyebut, jika penyaluran bansos ditunda maka rakyat kecil yang akan terdampak.
"Kasihan dong rakyat kecil yang membutuhkan, dijadikan korban demi kepentingan elit politik yang sedang berkontestasi. Sebaiknya diawasi saja. Kan Mensos RI dari 03. Pendamping Desa yang terlibat dalam penyaluran dari 01," jelasnya dihubungi Kontan.co.id, Rabu (3/1).
Menurutnya, ketimbang ditunda lebih baik dalam penyaluran bansos sebaiknya dilakukan pengawasan bersama.
Baca Juga: BPS: Dampak Aktivitas Kampanye ke Inflasi Akan Terlihat Saat Produsen Mengerek Harga
Meski demikian, Dedek menyampaikan apakah bansos dilanjutkan atau ditunda hingga masa Pemilu selesai menjadi kewenangan dari pemerintah. Hanya saja, Dedek menegaskan pihaknya berpegang pada prinsip bahwa kontestasi politik tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat kecil.
"Daripada mengorbankan rakyat kecil demi ngasih makan ego masing-masing, kenapa gak bahu-membahu membantu rakyat kecil?," imbuhnya.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Hari Wibowo mengatakan, bansos merupakan program negara, di mana anggarannya sendiri sudah masuk dalam APBN.
Senada dengan Dedek, Ia menegaskan bahwa kewenangan penyaluran bansos adalah kewenangan eksekutif atau pemerintah. Oleh karenanya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya mengenai penyaluran bansos kepada pemerintah.
"Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan (bansos disalurkan), itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya," tutur Dradjad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
