Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran kepada kementerian dan lembaga.
Menindaklanjuti instruksi ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim telah melakukan penghematan anggaran Rp 2,57 triliun atau 57% dari total pagu anggaran di tahun 2025.
"Kemendagri efisiensinya Rp 2,57 triliun lebih," ujar Tito dalam Raker bersama Komisi II DPR RI, Senin (3/2).
Baca Juga: Kemendagri Ungkap Konsekuensi Pemda Jika APBD Defisit
Tito menjelaskan sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran, Kemendagri mendapatkan pagu anggaran Rp 4,79 triliun di tahun 2025. Maka, setelah adanya penghematan ini anggaran Kemendagri untuk 2025 sisa Rp 2,03 triliun.
Merespons Inpres tertanggal 22 Januari 2025 tersebut, dia lantas mengatakan pihaknya melakukan simulasi (exercise) terhadap 16 item dalam anggaran Kemendagri tahun 2025 untuk diefisiensi.
"Supaya bisa masuk di pagu Rp 2,038 triliun tersebut ini kami buatkan exercise dengan pedoman efisiensinya di 16 item ini," ujarnya.
Pihaknya merinci efisiensi terhadap 16 item di Kemendagri itu mencakup: alat tulis kantor (90%); kegiatan seremonial (56,9%); rapat, seminar dan sejenisnya (45%); kajian dan analisis (51,5%); diklat dan bimtek (29%); honor output kegiatan dan jasa profesi (40%); percetakan dan suvenir (75,9%); sewa gedung, kendaraan, peralatan (73,3%).
Baca Juga: Kubu Demokrat Berkompromi, UU Infrastruktur Lolos dari Kongres AS
Selain itu, lisensi aplikasi (21,6%); jasa konsultasi (45,7%); bantuan pemerintah (16,7%); pemeliharaan dan perawatan (10,2%); perjalanan dinas (53,9%); peralatan dan mesin (28%); infrastruktur (34,3%); belanja lainnya (59,1%).
Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Beleid ini diterbitkan pada 22 Januari 2025. Melalui Inpres tersebut, Prabowo menginstruksikan kepada para menteri kabinet merah putih, panglima TNI, kapolri, jaksa agung, para kepala lembaga pemerintah non kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, dan para bupati/wali kota.
Diktum kesatu Inpres menyebutkan, untuk melakukan revisi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja kementerian/lembaga dalam APBN tahun anggaran 2025, APBD tahun anggaran 2025, dan transfer ke daerah dalam APBN tahun anggaran 2025 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Bisa cetak dokumen kependudukan sendiri dengan kertas HVS, begini caranya
"Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000 (Rp 306,69 triliun)," tulis diktum kedua.
Efisiensi tersebut terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebesar Rp 256.100.000.000.000 (Rp 256,1 triliun) dan transfer ke daerah sebesar Rp 50.595.177.420.000 (Rp 50,59 triliun).
Selanjutnya: Prabowo Cabut Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dari 18 Perusahaan, Luasnya 526.000 Ha
Menarik Dibaca: Yura Yunita Sukses Gelar Konser Bingah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
