Aceh Minta Keterlibatan PBB Tangani Pascabencana, Kemendagri Angkat Bicara

Selasa, 16 Desember 2025 / 12:11 WIB

ILUSTRASI. Mendagri Tito Karnavian (SETNEG/BPMI Setpres)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah Aceh resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, untuk ikut terlibat dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Tanah Rencong.

Kedua lembaga tersebut dinilai memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana di Aceh, termasuk saat pemulihan pascatsunami 2004 silam.

Menanggapi langkah Pemerintah Provinsi Aceh tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah mendengar informasi terkait pengiriman surat kepada UNDP dan UNICEF.

Namun, Tito menyebut belum membaca secara langsung isi surat tersebut.

“Saya sudah dengar, tapi memang belum baca,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Tito pun belum memberikan tanggapan lebih jauh ketika ditanya apakah pemerintah pusat memperbolehkan Aceh melibatkan lembaga internasional dalam penanganan bencana.

Ia menegaskan perlu mempelajari lebih lanjut bentuk bantuan apa yang diminta oleh Pemprov Aceh.

“Kita pelajari dulu, kita ingin tahu bantuan seperti apa yang dimohonkan,” kata Tito.

Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah pusat tidak lepas tangan dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh.

Pemerintah, kata dia, telah mengerahkan berbagai bantuan dari pusat, termasuk dukungan rehabilitasi dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

“Bantuan dari pusat lengkap, termasuk rehabilitasi dan layanan konseling juga banyak disediakan,” ujarnya.

Diketahui, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum membuka izin secara luas terhadap masuknya bantuan internasional untuk bencana di wilayah Sumatra.

Kendati demikian, sejumlah bantuan kemanusiaan tetap berdatangan dari luar negeri, seperti relawan dan logistik dari Malaysia dan China.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menegaskan sikap pemerintah daerah yang terbuka terhadap bantuan kemanusiaan dari pihak manapun, termasuk dari luar negeri.

“Pada prinsipnya ini adalah urusan kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, dengan ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” kata Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.

Bantuan dari Upland Resources, perusahaan yang beroperasi di Inggris, Malaysia, dan Indonesia, tersebut berupa bahan kebutuhan pokok yang langsung disalurkan kepada masyarakat Aceh terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

Mualem menegaskan, dalam kondisi darurat bencana, semangat kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pihak pemberi bantuan.