Reporter: Dian Pitaloka | Editor: Test Test
JAKARTA. Sepuluh fraksi di Komisi III DPR secara aklamasi memilih Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri, biasa di sapa BHD, sebagai Kapolri baru. BHD menggantikan Komisaris Jenderal Sutanto yang masa jabatannya habis pada 30 September nanti.
Proses fit and proper test selama lebih dari 10 jam dilewati dengan mulus oleh BHD. “Ini merupakan amanat yang berat bagi kami tapi akan kami laksanakan sesuai dengan komitmen kami,” kata BHD usai mendengarkan keputusan yang dibacakan oleh Trimedya, Ketua Komisi III, di DPR Senin (22/9)
Sebelumnya, selama kurang lebih 45 menit, BHD memaparkan visi dan misinya. Apa yang diutarakan tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, Komjen Sutanto. Ia beralasan, program yang sudah berhasil harus terus dilakukan agar tidak terjadi diskontinu. Program pendahulunya masih sangat relevan untuk tetap dilakukan saat ini.
Untuk program baru, ia menawarkan program akselerasi. Program ini sebenarnya tidak terlalu baru karena merujuk pada grand strategi 2005-2025 yang sudah dicanangkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia.
Program akselerasi itu meliputi sustainability, peningkatan kualitas kerja dan komitmen terhadap organisasi. BHD juga menyebutkan perlunya reformasi dalam jajaran kepolisian, termasuk dengan melakukan transformasi kultural.
Renumerasi tak luput dari Sorotan BHD. Renumerasi ini diberikan sebesar 7 juta rupiah bagi Bintara hingga yang tertinggi mencapi Rp 47 juta. Renumerasi tidak semata diberikan karena pertimbangan kesejahteraan polisi, juga sebagai benteng integritas. “Lingkungan polisi akan sarat dengan godaan materi,” katanya. Gaji atau salary termasuk dalam strategy (Motivation Education dan Salary) MES untuk meningkatkan kualitas SDM.
Beny K Harman dari Fraksi PDI-P sempat mengkritisi sikap BHD yang hanya melanjutkan misi dan visi dari Komjen Sutanto. Namun pada akhirnya, dalam pernyataan sikapnya, PDI-P malah melihat ini sebagai nilai positif dari BHD.
