Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada masa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jatuh pada 28 Januari 2025 setelah dilantik 20 Oktober 2024.
Ahli gizi dr Tan Shot Yen menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBG yang berlaku mulai 6 Januari 2025.
"Ada sebagian yang menerima program ini. Ada juga anak-anak yang bermasalah (usai mengonsumsi makanan dari program MBG)," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).
Menurut Tan, penilaian dan reaksi anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi oleh BGN.
Menurut Tan, program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025 dengan target tiga juta penerima manfaat ini terlaksana dengan terburu-buru.
Padahal, dia menyebut, program tersebut tidak mempunyai assessment atau penilaian yang cukup sebelum resmi dilaksanakan.
"Assessment itu penjajakan sebelum program ini disusun, bukan uji coba. Penjajakan (terhadap) beberapa pihak (yang terlibat dalam MBG), seperti penyedia makanan," tuturnya.
Tan mencatat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi BGN dan pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.
Baca Juga: 100 Hari Pertama, Prabowo Lebih Baik Dari Jokowi, Tapi Sejumlah Menteri Bermasalah
1. Meninjau ulang pelaksana program
Saat ini, pemerintah memiliki 190 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sebagai unit pelaksana MBG.
Namun, Tan menilai pemerintah, BGN, dan pihak katering kurang mengenal karakter murid yang menjadi konsumen MBG.
Daripada merekrut katering sebagai SPPG sehingga mematikan kantin, Tan lebih menyarankan pemerintah melakukan pembinaan untuk mengedukasi kantin sekolah agar bisa menjadi SPPG.
"Anak-anak biasanya dapat makan dari kantin. Ibu kantin yang paling mengenal anak-anak," kata dia.
Tan menambahkan, pemerintah seharusnya baru merekrut katering menjadi SPPG jika sekolah yang ikut program MBG tidak memiliki kantin.
Baca Juga: Anggaran MBG akan Ditambah, Ekonom Ingatkan Efeknya ke Proyek Infrastruktur
