Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Politisi dari PDI-P, Adian Napitupulu, yang juga anggota Komisi V DPR RI, mempertanyakan klaim pembangunan 40.000 unit rumah yang disebut-sebut telah dibangun dalam waktu empat bulan.
Diklaim sebagai bagian dari program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: BNI Finance Berharap Program 3 Juta Rumah Dapat Mendongkrak Penjualan Alat Berat
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pihaknya telah membangun 40.000 unit rumah dalam kurun waktu sekitar 4 bulan terakhir.
Namun, Adian Napitupulu mempertanyakan kebenaran klaim tersebut. Dalam acara Business Talk Kompas TV pada Selasa (14/1), Adian mengungkapkan bahwa dirinya telah menanyakan kepada Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengenai pembangunan 40.000 rumah tersebut.
Menurut Fahri, rumah-rumah tersebut sebenarnya dibangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, dan bukan bagian dari program 3 juta rumah yang baru digagas oleh Prabowo.
Baca Juga: Temui Presiden, BTN Tegaskan Komitmen Dukung Program Tiga Juta Rumah
"Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak, orang bilang kesaktian luar biasa dari Oktober, November, Desember, Januari 40.000 rumah sudah dibangun, bagaimana mempertanggungjawabkan itu," ujar Adian.
Ia mengkritik klaim tersebut dengan menyatakan bahwa pembangunan rumah tersebut harusnya tidak diambil alih dalam program yang baru.
Adian juga mempertanyakan soal anggaran untuk program 3 juta rumah, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program tersebut belum selesai dirancang.
"Bagaimana ngitungnya 40.000 rumah dalam 4 bulan, APBN-nya belum kelar," ujarnya.
Baca Juga: OJK: Keterbatasan Modal Jadi Tantangan Multifinance Masuk ke Program 3 Juta Rumah
Selain itu, Adian juga mengingatkan bahwa masyarakat saat ini menunggu kepastian mengenai rencana dan peta jalan program 3 juta rumah, termasuk anggaran yang akan digunakan dan penyediaan lahan untuk pembangunan rumah tersebut.
"Bisa dapat tanahnya? Jangan-jangan di gunung-gunung sana seperti yang diberitakan di TV-TV banyak yang tidak terpakai, tidak terjual, mangkrak, sudah jadi gak dipakai, aksesnya susah. Jadi kita mau serius gak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini?" ungkap Adian, menandaskan kekhawatirannya akan implementasi program tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
