Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo berharap Badan Pengawas Pemilu berani bertindak tegas dan cepat menyelesaikan masalah yang ditemui di lapangan.
Dengan cara itu maka pelaksanaan pemilu pada 2024 mendatang akan berlangsung dengan damai dan fair.
Presiden Joko Widodo menyebut sedikitnya empat hal yang menjadi arahan kepada Bawaslu.
Presiden menyampaikan hal ini saat memberikan sambutan pada acara Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Sabtu, 17 Desember 2022.
Baca Juga: Nama Ridwan Kamil dan Moeldoko Masuk 4 Besar Elektabilitas Cawapres Hasil Survei LSN
Pertama, Presiden meminta agar Bawaslu memetakan segera potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran pelaksanaan pemilu 2024 baik pemilihan Presiden dan wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif tingkat pusat, DPR DPD dan DPRD.
“Harus dipetakan. Pusat memetakan, provinsi memetakan, Bawaslu di kabupaten/kota memetakan, Bawaslu di kecamatan memetakan, semuanya akan lebih memudahkan," kata Presiden.
Presiden memerintahkan agar Bawaslu memperhatikan satu per satu setiap kemungkinan, jangan sampai ada yang terlewat.
Selanjutnya melakukan perencanaan yang matang, lalu menyiapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi.
"Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting,” ujar Presiden.
Kedua, Presiden meminta agar Bawaslu fokus pada upaya-upaya pencegahan. Presiden menegaskan bahwa Bawaslu jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran, serta pasif menunggu pengaduan.
Menurut Presiden, Bawaslu harus sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial.
“Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga, jangan tunggu membesar,” imbuhnya.
Baca Juga: Jika Dipasangkan dengan Tokoh Ini Sebagai Cawapres, Ganjar Diprediksi Unggul
Lebih jauh, Presiden berharap Bawaslu tidak hanya berhenti pada level pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu.
Menurut Presiden, Bawaslu juga harus punya indeks kerawanan pemilu.
Presiden juga merespons baik rencana Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang akan meningkatkan pengawasan terkait pemilu di media sosial (medsos).
Karena menurut Presiden medsos kerap menjadi ajang menyebarkan isu atau memanas-manasi masyarakat.
“Saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu. Di dalam dunia nyata enggak ada apa-apa, ini dari mana kok ribut isu ini, medsos pasti enggak ada yang lain,” lanjutnya.
Kepala Negara juga menekankan bahwa salah satu faktor kerawanan pada pemilu dan pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks.
Untuk itu, Presiden mengingatkan agar Bawaslu berhati-hati mengenai hal tersebut dan harus segera memperingatkan pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.
Baca Juga: Survei Poltracking: Anies Unggul di Banten-DKI-Jabar, Ganjar di Jateng-Jatim
“Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa,” tegasnya.
Poin ketiga, Presiden meminta Bawaslu bekerja cepat, responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum.
Presiden juga meminta Bawaslu juga diminta agar merespons dan menyelesaikan pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas, memegang teguh integritas, dan melakukannya secara adil dan tidak memihak.
Menurut Presiden Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan, tidak boleh ragu, tapi juga jangan sampai Bawaslu malah menjadi "badan pembuat was-was pemilu" yang membuat was-was masyarakat untuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi.
Artinya apa? Menurut Presiden ingar-bingar pemilu tetap harus terasa sebagai bagian dalam negara demokrasi.
"Ini penting sekali, harus ingar bingar pemilunya. Jangan sampai kita mengadakan pemilu senyap, kelihatan enggak ada apa-apa, ya enggak benar juga. Menurut saya, kuncinya aturan main harus jelas dan disosialisasikan,” paparnya.
Baca Juga: Tak Lolos Jadi Peserta Pemilu, Partai Ummat Akan Gugat KPU ke Bawaslu
Keempat, Presiden mendorong agar Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.
Presiden juga meminta agar Bawaslu menggencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.
Bagi Presiden, partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu.
Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktik politik uang, ini hati-hati banyak kejadian mengenai ini.
"Politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada … Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang karena jika ini dibiarkan berlama-lama ini akan merusak demokrasi kita, demokrasi Indonesia,” kata Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
