Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) siap menyambut komitmen Bank Pembangunan Asia atawa Asian Development Bank (ADB) yang menawarkan pinjaman hingga US$ 10 miliar sampai 2019. Pemerintah akan segera menetapkan daftar proyek yang potensial ditawarkan ke ADB.
Dewo Broto Joko, Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas mengatakan, sedikitnya ada tiga jenis proyek yang akan diajukan ke pemerintah kepada ADB untuk membantu pembiayaannya. Pertama, "Proyek penanggulangan bencana banjir," kata dia ke KONTAN, akhir pekan lalu.
Dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah (DRPLN JM) atau Blue Book 2015-2019, terdapat dua proyek dalam program penanggulangan banjir. Yakni, proyek flood management in selected river basins dengan nilai kebutuhan pinjaman US$ 108,7 juta dan of flood management in selected river basins sector project (tambahan pinjaman) sebesar US$ 200 juta.
Sejatinya, proyek penanggulangan banjir senilai US$ 108,7 ini sudah masuk dalam daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri (DRPPLN) atawa Green Book 2015, namun proses negosiasinya belum rampung. "Jadi nanti akan dimasukkan lagi dalam Green Book 2016," ujar Dewo.
Kedua, jenis proyek yang akan ditawarkan ke ADB terkait dengan program irigasi untuk meningkatkan pertanian. Menurut Dewo, proyek-proyek yang akan ditawarkan pemerintah ke lembaga multilateral tersebut antara lain integratted participatory development and management of irrigation project tahap I dan tahap II yang masing-masing nilai pinjamannya mencapai US$ 700 juta dan US$ 500 juta.
Dewo mengatakan, negosiasi perjanjian pinjaman atawa loan agreement antara pemerintah dengan ADB untuk proyek irigasi tahap I akan dilakukan pada 2016 alias akan dimasukkan dalam Green Book 2016. Sedangkan, "Integrated irrigation phase II akan diproses tergantung pada progress phase pertama, diperkirakan diproses tahun 2018," kata dia.
Terakhir, pemerintah akan menawarkan kepada ADB untuk pelaksanaan tahapan study kelayakan atawa feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) pada sejumlah proyek-proyek pembangunan yang ada dalam Blue Book. Namun sayangnya, Dewo tidak menyebut detail daftar proyeknya.
Menurutnya, pihaknya masih perlu mengidentifikasi FS dan DED proyek-proyek apa saja yang skema pinjamannya sesuai dengan permintaan ADB. "Untuk persiapan proyek-proyek infrastruktur yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan," kata dia.
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengatakan, meskipun penawaran dari ADB cukup besar, namun pihaknya belum memastikan proyek apa saja yang bisa diajukan ke lembaga tersebut. "Kami akan koordinasi dulu dengan Bappenas, bagaimana skema penawarannya," kata dia.
Presiden ADB Takehiko Nakao mengatakan, bisa memberikan pinjaman untuk pembiayaan proyek pemerintah Indonesia senilai US$ 10 miliar hingga 2019 mendatang. Pihaknya juga bersedia menjalin kemitraan engan lembaga multilateral lain termasuk Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang baru saja resmi beroperasi awal tahun ini untuk membiayai proyek pemerintah.
Ia menjelaskan, saat ini ADB dan pemerintah akan membahas lebih detail proses identifikasi proyek-proyek. "Kami dapat bekerja sama dengan AIIB, termasuk co - financing, dan standar lain seperti pengadaan dan perlindungan lingkungan sosial," kata Takehiko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
