Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kementerian Sosial menargetkan pada akhir 2018, tak ada anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan jika terdandung kasus hukum.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan, sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun seharusnya ditempatkan di panti Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang ada di bawah Kemensos.
Sedangkan anak dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun dibawa ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Anak (LPKA) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM.
"Kemensos punya target, Desember 2018 seyogyanya tidak ada lagi anak-anak yang mestinya di LPAK atau ABH dikirim ke lapas," ujar Khofifah seusai acara buka bersama di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta, Selasa (7/6).
Khofifah menambahkan masih banyaknya anak-anak pelaku kejahatan yang dibina di dalam lapas karena persoalan infrastruktur yang belum memadai. Saat ini, ada 59% anak yang seharusnya berada di LPKA, berada di lapas. Sementara itu, masih ada 58% anak yang seharusnya berada di ABH, berada di lapas.
"Jadi lebih banyak yang dibawa ke lapas ketimbang ke LPAK atau ABH," sambung dia.
Selain itu, Khofifah menyatakan UU SPPA mengamanatkan agar dalam kurun waktu 2012 hingga 2019 seluruh provinsi di Indonesia sudah memiliki ABH. Namun saat ini, baru 12 provinsi yang memilikinya.
"Misal di Bengkulu belum ada ABH, belum ada LPAK, maka dikirim ke lapas kelas dua. Lapas berarti sama orang dewasa," kata Khofifah.
Oleh karena itu, ia sudah menyampaikan lepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly agar bisa menempatkan anak-anak tersebut di LPAK Bandung agar tak ada anak-anak yang masuk ke lapas. (Nabilla Tashandra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
