Sumber: KONTAN |
JAKARTA. Tahun depan, daftar nama-nama daerah penerima dana alokasi umum alias DAU bakal makin panjang. Soalnya, ada 14 daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah sepanjang 2008 dan awal 2009 akan mulai mendapat jatah DAU secara mandiri atawa terpisah dari daerah induk.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Mardiasmo bilang, tahun ini, ke-14 daerah yang memisahkan diri itu masih memperoleh DAU dari daerah induk. Tapi selanjutnya, "Yang semula proporsional dengan induknya, tahun depan menjadi independen," katanya, akhir pekan lalu.
Sayang, Mardiasmo masih mengunci rapat-rapat total DAU yang akan dibagikan ke daerah di 2010 nanti. Dia hanya memberi gambaran, "Kuenya kurang lebih sama dengan tahun ini tapi yang mau menerima makin banyak." Sebagai catatan, nilai DAU pada 2009 mencapai Rp 186,31 triliun.
Mardiasmo juga menolak menyebut detail nama-nama daerah baru yang akan mengelola keuangan secara mandiri tahun depan. Tapi sebagai gambaran, menurut data Departemen Dalam Negeri, daerah yang dimekarkan hingga akhir 2008 antara lain Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten), Gunung Sitoli (Sumatra Utara), Kabupaten Pulau Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Intan Jaya (Papua), dan Pringsewu (Lampung).
Lantaran daerah-daerah otonom baru mulai mengelola keuangan sendiri, banyak daerah induk yang melayangkan protes ke Departemen Keuangan. Sebab, "DAU-nya berkurang," kata Mardiasmo.
Padahal pengurangan itu merupakan implikasi dari adanya pemekaran wilayah. Makanya, Mardiasmo berharap, ke depan pemerintah lebih selektif dalam proses pemisahan wilayah. "Harus lebih hati-hati, jangan terus dimekarkan. Ini ada implikasi finansial, termasuk fiskal dan nonfiskal," ujar dia.
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sudah ada 205 daerah memisahkan diri dari induknya, yang terdiri dari tujuh provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi mengatakan, sudah waktunya pemerintah dan DPR mengerem pemekaran wilayah. "Jangan sampai nantinya pemerintah dan DPR terus saling menyalahkan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
