Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengeklaim, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelamatkan keuangan negara senilai total Rp 6,7 triliun hanya dalam tiga bulan sejak kabinet dilantik.
Budi menyebutkan, uang tersebut berasal dari berbagai kasus korupsi yang berhasil diungkap dan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum melalui Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola.
"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen dalam menindak tegas para pelaku korupsi, tetapi juga memastikan bahwa aset negara yang telah diselewengkan dapat kembali untuk kepentingan masyarakat,” kata Budi Gunawan dalam siaran pers, Kamis (30/1/2025).
Menurut dia, desk koordinasi pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola berhasil mengamankan Rp 5,37 triliun dalam mata uang rupiah, Rp 920 miliar dalam bentuk mata uang asing, dan emas logam senilai Rp 84 miliar.
Baca Juga: Pemerintah Mulai Merumuskan Tax Amnesty Jilid III
Budi menuturkan, jumlah ini belum termasuk hasil sitaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri yang terus bekerja sinergi dengan penegak hukum lainnya.
Pemulihan aset ini merupakan hasil dari upaya serius pemerintah dalam menindak kasus korupsi dan mengembalikan hak negara yang sebelumnya disalahgunakan.
Selain fokus pada penindakan, pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Ia menyebutkan, perbaikan tata kelola dan good governance terus dilakukan agar tidak menjadi celah berulang bagi tindakan korupsi.
Tidak hanya penindakan, pemerintah juga mengaku bakal fokus pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Budi mengatakan bahwa desk yang dibentuknya telah melaksanakan berbagai program pendampingan hukum bagi kementerian, BUMN, dan BUMD.
Kemenko Polkam menyebutkan, sejak desk terbentuk, ada 2.164 kegiatan pendampingan hukum yang telah dilakukan, termasuk 91 legal opinion yang diberikan kepada BUMN dan BUMD untuk memastikan setiap kebijakan dan keputusan bisnis selaras dengan hukum.
Selain itu, terdapat 37 kegiatan mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di luar jalur pengadilan, guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan serta mempercepat penyelesaian sengketa.
Budi melanjutkan, Presiden Prabowo berulangkali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya cukup dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga dengan memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola yang baik.
"Dengan adanya pendampingan hukum dan kajian regulasi yang lebih ketat, diharapkan berbagai celah yang berpotensi disalahgunakan dapat diminimalisir," tulis Kemenko Polkam.
Ke depan, pemerintah bakal terus memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum, memperbaiki regulasi yang masih lemah, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dimiliki negara dapat digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.
Baca Juga: Tunggu Arahan Presiden Terkait Tax Amnesty III
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "100 Hari Prabowo, Menko Polkam Klaim Selamatkan Rp 6,7 Triliun Uang Korupsi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/01/30/15481281/100-hari-prabowo-menko-polkam-klaim-selamatkan-rp-67-triliun-uang-korupsi.
Selanjutnya: Toyota Pertahankan Posisi Sebagai Produsen Mobil Terlaris di Dunia pada 2024
Menarik Dibaca: 9 Tips Menurunkan Gula Darah Tinggi secara Alami saat Hamil
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
