Reporter: Havid Vebri | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Pemerintah diminta mewaspadai gerakan separatis yang akan mengganggu peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Gerakan separatis itu berpotensi terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Malaysia dan Fillipina.
"Setiap menjelang 17 Agustus selalu bergolak, kita masih ingat beberapa tahun lalu Papua juga bergolak, waktu Kapolda di Papua, Timbul Silaen, konflik dan kontak senjata TNI dan OPM, sekarang juga marak di perbatasan Abepura," kata Pengamat Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti seperti dikutip Tribunnews.com saat diskusi DPD bertajuk 'Kesetaraan Lembaga Perwakilan Untuk Membangun Daerah' di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (5/8).
Menurut Ikrar, penyebab munculnya konflik lebih karena tidak adanya perhatian pemerintah pusat kepada daerah-daerah perbatasan beserta para penduduknya. Akibatnya, WNI di lokasi perbatasan menjadi gamang karena tidak adanya perhatian pemerintah.
"Hampir 66 tahun merdeka tapi kok perbatasan masih seperti itu, baik dengan Papua Nugini, Filipina dan Malaysia, ini krusial buat kita, kami WNI atau tidak kenapa kami tidak diperhatikan di daerah perbatasan?" jelas Ikrar.
Itu sebabnya, mulai dari sekarang pemerintah harus menaruh perhatian lebih serius. Tidak hanya itu, pemerintah di pusat atau warga yang hidup di Jakarta harus bisa merasakan juga bagaimana rasa sakitnya hidup di kawasan perbatasan.
Lebih jauh Ikrar menambahkan, persoalan-persoalan tersebut harus juga menjadi perhatian dari DPD. Karena DPD lah yang paling dekat dengan rakyat-rakyat di daerah terutama kawasan perbatasan. "Ini tugas dari DPD juga,"pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
