Reporter: Yohan Rubiyantoro | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Anggota Komisi V DPR RI, Malkan Amin, meminta Departemen Perhubungan (Dephub) memprioritaskan anggaran pembangunan infrastruktur perhubungan di wilayah perbatasan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2010. "Masalah di wilayah perbatasan negara semakin meruncing. Karena itu, infrastruktur perhubungan di sana sudah mendesak untuk dibenahi," kata Malkan dalam rapat Rencana Kerja Anggaran Dephub dengan DPR di Gedung DPR, Senin (31/8).
Malkan menguraikan, masalah yang kerap terjadi di wilayah perbatasan bukan hanya menyangkut kedaulatan antarkedua negara, tapi juga kesenjangan ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan infrastruktur jalan di Pulau Miangas masih sangat minim. Begitu juga yang ada di Alor dan perbatasan Timor Leste. "Kami sudah dua kali ke sana, tapi pembangunan infrastruktur pelabuhan belum jadi," ungkap Malkan.
Selain itu, lanjut Malkan, sejumlah sarana pelabuhan di perbatasan juga belum memadai. Misalnya, pelabuhan Bangka Belitung dan Ketapang yang belum beroperasi secara maksimal. "Karena itu, anggaran untuk membangun kantor dan beli kendaraan sebaiknya ditunda dulu. Yang lebih penting sarana infrastruktur," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
