Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan sebanyak 109 kabupaten/kota memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peta Digital pada akhir tahun nanti. Tujuannya, untuk mempercepat proses transparansi perizinan, serta integrasi melalui Online Single Submission (OSS).
Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwjijono Moegiarso mengatakan, minimnya ketersediaan RDTR di kabupaten/kota menjadi salah satu penghambat percepatan proses perizinan berusaha dan berinvestasi melalui OSS.
Oleh karena itu, pemerintah serius berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera menyusun RDTR. Tahun ini ada sebanyak 57 kabupaten/kota yang akan dipersiapkan pembuatan RDTR dan Peta Digitalnya untuk mempercepat integrasi OSS pusat dan daerah.
"Seperti yang dibilang Menko Darmin, 57 daerah yang akan dibuat RDTR nya ini ditambah 52 daerah yang sudah punya RDTR itu mencakup sekitar 80% tujuan investasi Indonesia," kata Susiwjijono.
Ia melanjutkan, himbauan ini telah disampaikan kepada masing-masing pemerintah daerah. Pembuatan RDTR di 57 daerah tersebut setidaknya harus dimulai awal Juni nanti agar terkejar selesai pada akhir tahun 2019.
Adapun, terkait anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembuatan RDTR di 57 daerah diperkirakan sebesar Rp 100 miliar. Susiwjijono mengatakan, persiapan dana ini juga sudah dibahas dengan Kementerian Keuangan. "Perkiraannya dana yang disiapkan sekitar Rp 100 miliar. Tapi detail alokasinya saya perlu lihat lagi," pungkasnya.
Susiwjijono menjelaskan, dorongan kepada pemerintah daerah untuk membuat RDTR dan Peta Digital demi mempercepat proses integrasi OSS. Hal ini sangat penting untuk mendorong kemudahan berbisnis dan berinvestasi di Indonesia.
Pasalnya, di tengah tren perlambatan ekonomi global, investasi menjadi sumber penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 5,3% pada akhir tahun 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
