kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45982,54   -7,83   -0.79%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Subsidi solar dan listrik sepakat ditambah, Sri Mulyani konsultasi ke DPR dulu


Rabu, 06 Juni 2018 / 20:44 WIB
Subsidi solar dan listrik sepakat ditambah, Sri Mulyani konsultasi ke DPR dulu
ILUSTRASI. Menkeu Sri Mulyani


Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menambah subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Selain itu, subsidi listrik berdaya 450 volt ampere (VA) juga diperbesar karena penambahan jumlah pengguna.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mau buka-bukaan soal jumlah dan volume yang bakal disesuaikan terkait tambahan subsidi solar.

Meskipun pemerintah sudah menyepakati usulan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang penambahan subsidi solar menjadi Rp 2.000 per liter.

Angka ini lebih besar dari yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 di mana besaran subsidi solar Rp 500 per liter untuk kuota 16 juta kiloliter.

“Nanti saya sampaikan di laporan semester mengenai jumlahnya, itemnya apa, dan sebagainya. Untuk sementara Menteri ESDM tentu berkonsultasi dengan komisi VII DPR,” ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (6/6).

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengatakan, meski pemerintah sudah sepakat, penambahan subsidi tetap harus melalui persetujuan DPR. Apabila penambahan itu dilakukan untuk tahun ini, mekanismenya tidak bisa yang lain selain APBN Perubahan.

“Komisi VII lalu ke Banggar untuk APBN Perubahan kalau memang ini masuk di 2018,” kata Eni kepada Kontan.co.id.

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo A Chaves mengatakan, tambahan subsidi energi ini merupakan langkah yang bisa diambil oleh pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat.

Namun demikian, sebenarnya ada mekanisme lain yang lebih bagus untuk menyikapi keadaan di tengah naiknya harga minyak dunia dan pelemahan rupiah.

“Untuk subsidi, kami disagree. Kami pikir ada mekanisme yang lebih baik yaitu dengan program sosial yang bisa dilakukan pemerintah yakni belanja Bansos seperti PKH,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×