Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pembentukan Masyarakat ASEAN sudah semakin dekat. Indonesia harus mampu memanfaatkan integrasi negara-negara anggota ASEAN yang akan dimulai pada 31 Desember 2015. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) misalnya, yang merupakan salah satu pilar Masyarakat ASEAN, bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan.
Hal itu dinyatakan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, I Gusti Agung Wesaka Puja, dalam acara Media Briefing bertema membahas Kesiapan Indonesia Menghadapi Masyarakat ASEAN 2015, yang digelar di Gedung Nusantara, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa(16/14).
Menurut Dirjen Kerja Sama ASEAN, MEA dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar Indonesia di kawasan Asia Tenggara. “Pasar Indonesia mencapai 250 juta orang, tetapi pasar ASEAN itu mencapai 625 juta orang. Jadi, kita punya kesempatan untuk memasuki pasar lain yang lebih luas, sebesar 275 juta,” ujar I Gusti.
Pada kesempatan itu, I Gusti menggarisbawahi harapan Presiden Joko Widodo dalam menyambut pembentukan Masyarakat ASEAN, terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia diharapkan dapat terlebih dulu ‘menyerbu’ pasar-pasar di negara-negara ASEAN lain. Dengan begitu, kestabilan ekonomi dalam negeri bisa tetap terjaga. Selain itu, Indonesia juga perlu menjadi bagian penting dari rantai produksi regional maupun global.
Dirjen Kerja Sama ASEAN juga menyampaikan pandangan Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT ke-24 ASEAN di Myanmar bulan November lalu mengenai tiga hal utama agar dapat mewujudkan MEA. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di negara ASEAN, antar negara ASEAN, dan dengan negara mitra. Percepatan pembangunan infrastruktur ini dilakukan sesuai koridor Masterplan on ASEAN Connectivity (MPAC).
Langkah kedua, adalah dengan melakukan kerjasama investasi, industri, dan manufaktur, yang lebih erat di antara negara-negara anggota ASEAN. Lalu yang ketiga, adalah meningkatkan perdagangan intra negara ASEAN yang saat ini masih rendah, baru mencapai 24,2 persen. “Indonesia berharap dalam lima tahun ke depan nilai perdagangan intra ASEAN setidaknya bisa mencapai 35 sampai 40%.
”Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Masyarakat ASEAN, ASEAN sedang menyusun Visi Masyarakat ASEAN Pasca 2015. Dalam hal ini, Presiden RI juga menyampaikan dua aspirational goals sebagai elemen dari visi dimaksud, yaitu menggandakan PDB ASEAN dari USD 2,2 triliun menjadi USD 4,4 triliun dan memangkas separuh persentase kemiskinan di kawasan ASEAN dari 18,6% menjadi 9,3% pada tahun 2030" tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Asisten Deputi Regional dan Sub Regional, Kementerian Koordinator Perekonomian, Rizal Edwin menjelaskan, hingga saat ini Indonesia sudah melakukan berbagai hal penting dalam rangka mempersiapkan diri menyambut pembentukan MEA.
Terbukti, hingga Agustus 2014, capaian cetak biru MEA Indonesia di tingkat nasional telah mencapai 85,5 persen. Sementara scorecard rata-rata ASEAN dalam pencapaian MEA adalah 82,1%.
Menurut Rizal, Indonesia sudah meratifikasi 115 perjanjian, dari 138 perjanjian ekonomi ASEAN yang meliputi bidang perdagangan barang dan jasa serta investasi. Kini, Indonesia dalam proses meratifikasi 23 perjanjian terkait perdagangan jasa. Tak hanya itu. Indonesia juga sudah menggalakkan 43 proyek infrastruktur dan logistik melalui program MP3EI, serta sistem logistik nasional. Ini termasuk pembangunan rel kereta api di 5 pulau besar, serta sistem transportasi massal di 6 kota terbesar di Indonesia. “Pemerintah juga mendorong Maritime Connectivity melalui pembangunan tol laut dari kawasan barat hingga timur, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan di seluruh pulau,” kata Rizal.
Upaya kordinasi di seluruh lini pun telah dilakukan sebagai persiapan Indonesia menangkap peluang MEA. Simak saja. Presiden RI dan Menko Perekonomian telah secara rutin melakukan pertemuan koordinasi dengan para gubernur seluruh Indonesia untuk memantapkan kesiapan Indonesia menghadapi MEA. Lalu, kantor Menko Perekonomian sudah menyusun Road Map Daya Saing Nasional. Bank Indonesia sudah meluncurkan program keuangan inklusif untuk meningkatkan akses UKM terhadap permodalan perbankan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
