Politisi DPR kritik sejumlah program bansos di tahun politik

Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan kebutuhan di tahun politik.

Tahun 2018 ini, pemerintah dinilai menggelontorkan berbagai program bantuan kesejahteraan secara signifikan. Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan.

Dia menyatakan penyaluran program-program kesejahteraan rakyat, tidak hanya diberikan untuk tujuan politik partai petahana. Namun semestinya bertujuan untuk melayani rakyat.

"Itu kan terlihat sekali nyata ingin meraih simpati dari rakyat dengan menggunakan fasilitas anggaran negara," kata Heri kepada KONTAN, Senin (5/3).

Ia bilang, kenaikan kuantitas program kesejahteraan semestinya dilakukan pada awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Politisi Dapil Jawa Barat IV ini, meminta pemerintah tak hanya memberikan bantuan kesejahteraan, namun juga menyediakan stimulus perekonomian rakyat.

"Berikan kredit usaha rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran, seharusnya ada keberpihakan. Itu KUR untuk membuat pipeline UMKM lebih baik," pungkas Heri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Industri

Tetap ekspansif di tahun politik, Waskita Realty akan bangun 2.500 unit hunian

Nasional

Jawaban pemerintah perihal penambahan PKH di tahun politik

Nasional

Jokowi ingin nilai bantuan PKH bisa menutupi 20% pengeluaran rumah tangga penerima

Nasional

Presiden serahkan 1.500 PKH dan 1.690 KIP di Sulsel

Nasional

Presiden bagikan 1.000 kartu PKH dan 1.010 KIP di Maluku