kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.615
  • SUN103,53 -0,27%
  • EMAS601.968 -0,33%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Permen penyelesaian sengketa peraturan dirilis

Senin, 11 Desember 2017 / 22:15 WIB

Permen penyelesaian sengketa peraturan dirilis

Seorang wanita melintas di pintu masuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Senin (23/10). Menjelang peralihan Sistem Informasi Debitur (SID) atau yang dikenal sebagai BI Checking dari Bank Indonesia ke OJK pada tahun 2018, Bank Indonesia bersama OJK terus melakukan pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang akan menggantikan SID, agar dapat secara optimal mendukung kebutuhan industri yang semakin kompleks serta mendukung tugas OJK, BI maupun tugas lembaga terkait lainnya dengan optimal. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/17.

Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi.

Beleid ini mempertimbangkan penyelenggaraan pemerintahan ditemukan perundang-undangan yang saling bertentangan secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 2 ayat 1 beleid ini menyatakan peraturan perundang-undangan yang bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan timbulnya konflik norma hukum, konflik kewenangan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta menghambat iklim investasi, usaha dan kegiatan ekonomi nasional dan daerah dapat diajukan permohonan sengketa melalui jalur nonlitigasi.

Pasal 2 ayat 2 mengatur permohonan dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok, badan/lembaga/kementerian/pemerintah non kementerian/ pemerintah daerah, dan swasta atau badan usaha publik/privat.

Permohonan dapat diajukan kepada Menteri Hukum dan Ham secara tertulis. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan Ham memeriksa permohonan tersebut paling lama 14 hari. Namun dalam keadaan tertentu, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan itu, Menteri Hukum dan Ham menyampaikan laporan hasil tersebut kepada Presiden disertai dengan rekomendasi.

Rekomendasi yang dimaksud, bisa berupa mencabut Peraturan Perundangan-Undangan, mengubah Peraturan Perundangan-Undangan atau membentuk Peraturan Perundangan-Undangan baru.

Peraturan yang ditetapkan pada 8 Desember 2017 ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," jelas pasal 8 aturan ini seperti dikutip Kontan.co.id, Senin (11/12).


Reporter Ramadhani Prihatini
Editor : Yudho Winarto

LEGISLASI

Berita terbaru Nasional

Komentar
TERBARU
KONTAN TV
Hotel Santika Hayam Wuruk
07 March 2018 - 08 March 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy
Close [X]