Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta pemerintah daerah untuk melakukan pemotongan anggaran dana alokasi khusus (DAK) Fisik tahun ini.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan atau Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik secara Mandiri Tahun Anggaran 2016.
Dalam Surat Edaran tersebut, Menkeu meminta pemotongan anggaran minimal 10% dari total pagu anggaran DAK Fisik Tahun ini. Pemotongan tersebut dilakukan terkait dengan penurunan target penerimaan dan pengurangan belanja negara dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang rencananya akan diajukan Mei ini.
"Perubahan APBN 2016 tersebut akan mencakup penurunan target penerimaan negara dan pengurangan belanja negara termasuk maupun transfer ke daerah dan dana desa," kata Bambang dalam surat edaran sebagaimana dikutip, Selasa (3/5).
Adapun pengurangan atau pemotongan DAK fisik tersebut dapat dilakukan pada bidang atau subbidang sesuai dengan prioritas daerah masing-masing.
Pemotongan tersebut bisa mempertimbangkan kesiapan proses pengadaan barang dan jasa, kesiapan rencana kegiatan, kesesuaian kegiatan dengan prioritas nasional, dan kemampuan bidang tersebut dalam penyerapan anggaran.
Dalam APBN 2016, pemerintah menganggarkan dana transfer khusus sebesar Rp 208,91 trilun. Dari pagu tersebut, alokasi DAK fisik sebesar Rp 85,44 triliun. Sementara alokasi DAK nonfisik senilai Rp 123,48 triliun. Adapun DAK fisik terdiri atas DAK reguler Rp 55,1 triliun, DAK infrastruktur dan publik daerah Rp 27,5 triliun, dan DAK afirmasi Rp 2,8 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
