Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan kegiatan survei oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) bisa berefek ganda. Selain bisa mengurangi bias informasi karena ada tumpang tindih data, juga bisa menghemat anggaran.
Sebelumnya, Jokowi meminta sejumlah kementerian dan lembaga tidak lagi membuat survei untuk keperluan mereka. Jokowi berharap, semua data yng diperlukan harus bersumber atau single data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, selama ini beberapa Lembaga sementeri Kementerian Sosial, atau Kementerian Kesehatan membuat data untuk mencari jumlah data penduduk miskin. Data-fata mereka berbeda satu sama lain, termasuk dengan BPS.
Padahal, penyusunan data itu pasti membutuhkan anggaran. "Ini termasuk yang disebut duplikasi anggaran," kata Bambang, Rabu (27/4) di Jakarta.
Pemerintah memang tengah menyisir angaran-anggaran yang tidak perlu. Atau kegiatan-kegiatan yang berulang dan membutuhkan anggaran. Penghematan itu tidak melulu harus memangkas perjalanan dinas atau anggaran rapat tetapi anggaran duplikasi lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
