Reporter: Noverius Laoli | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi dampak kebakaran yang meluas pada tahun ini tidak terulang kembali. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menawarkan solusi kebakaran hutan yang dinilai sebagai solusi permanen menekan kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau.
Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Putera Parthama KLHK mengatakan kebakaran hutan bisa diatasi jika akar masalahnya ditemukan. Menurutnya masalah sosial bisa dipetakan sebagai upaya deteksi dini. Maka Badan Litbang dan Inovasi KLHK perlu mencari instrumen yang tepat dan mampu mendeteksi persoalan sosial pada masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mengarah kepada karhutla.
Salah satu pedoman adalah pengawasan terhadap masyarakat ketika melakukan aktivitas massal untuk pembakaran lahan. "Jadi sejak dini ada pengawasan. Kalau baru bertindak setelah ada titik api, sudah terlambat," ujar Putera, Kamis (22/10).
Putera menawarkan kalau salah satu model deteksi dini berbasis pemecahan masalah sosial adalah program desa bebas api. Ia mengklaim program ini bisa dikembangkan karena mempunyai perencanaan partisipatif penanggulan bencana dan pengembangan budaya sadar bencana.
Ia berpendapat, program tersebut bisa diimplementasikan karena menyentuh akar permasalahan yakni masyarakat. “Hanya saja perlu dicari solusi tepat seperti pemberian insentif bagi masyarakat agar program ini bisa berkesinambungan.” imbuhnya.
Ketua Dewan Pakar Persatuan Sarjana Kehutanan (Persaki) Dodik Ridho Nurrochmat sependapat dengan Putra, menurutnya program desa bebas api bisa diimplementasikan karena akar persoalan kebakaran hutan dan lahan adalah masalah sosial dan tenurial.
Ia mengambil contoh program yang dikembangkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Dalam program ini RAPP melibatkan 9 desa rawan kebakaran dalam program ini. Setiap desa yang berhasil mencegah kebakaran memperoleh insentif.
Menurut Dodik, konsep desa bebas api yang diterapkan RAPP bisa diadopsi dalam skala nasional dan lebih banyak melibatkan pemangku kepentingan. Dodik mengingatkan, insentif diberikan bagi desa-desa yang mampu menjaga wilayahnya harus sepadan. Ia mengingatkan jika insentif pemerintah seadanya, persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak akan pernah tuntas.
Direktur Sustanaibility PT RAPP Petrus Gunarso mengakui kalau pihaknya mempunyai program desa bebas api yang mencakup 9 desa rawan kebakaran. Sejak diperkenalkan Juli 2015, kata Petrus hingga kini di sembilan desa itu tidak terdeteksi adanya hotspot.
Menurut Petrus, program ini diinisiasi sebagai sebuah solusi baru dan berharap bisa menekan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Program desa bebas api menggunakan lima pendekatan termasuk insentif bagi masyarakat yang tidak membakar lahan, membangun kepemimpinan dalam pencegahan kebakaran, memberikan pertanian alternatif yang berkelanjutan, pemantauan kualitas udara, dan penyuluhan tentang dampak negatif kebakaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
