Reporter: Marantina, Noverius Laoli, Silvana Maya Pratiwi , Tedy Gumilar | Editor: Tri Adi
Belakangan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaeman terlihat semakin sibuk. Di tengah sorotan publik akibat lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok, Amran kian intens bertemu dengan asosiasi dan pelaku usaha di bidang pertanian, dari asosiasi di sektor peternakan hingga pertanian.
Pada Rabu, 26 Agustus 2015, misalnya, Mentan mengumpulkan lebih dari 5.000 pemangku kepentingan di sektor perpadian. Selain asosiasi dan pelaku usaha, pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Pertanian (Kemtan) di Ragunan, Jakarta Selatan, itu juga dihadiri Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hingga Panglima TNI.
Tema besarnya soal koordinasi membahas industri perberasan dan menggalang kemitraan dalam pengadaan stok beras nasional. Namun di dalamnya terselip agenda jangka pendek revitalisasi penggilingan padi skala kecil, mendata jumlah unit usahanya, plus produksi beras yang dihasilkan.
Sebelumnya, 19–21 Agustus 2015, Kementerian Pertanian mengundang asosiasi di bidang peternakan, yaitu Asosiasi Produsen Pakan Ternak Indonesia, Asosiasi Perunggasan Indonesia, dan Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia. Hasilnya, akan dibentuk tim khusus yang beranggotakan perwakilan asosiasi, Kemtan, plus Badan Urusan Logistik (Bulog). Tim ini akan mengumpulkan semua data terkait kebutuhan, produksi, dan semua informasi seputar unggas, sapi, hingga pakan ternak.
Data yang dipasok oleh tim gabungan ini akan menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah. Walhasil, harapannya, keputusan pemerintah bukan malah menimbulkan masalah. “Tim ini berkelanjutan, bukan hanya di saat krisis seperti sekarang,” ujar Amran.
Langkah Mentan seiring dengan kritik yang disampaikan Darmin Nasution. Usai serah-terima jabatan sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Rabu, 12 Agustus lalu, ia menyebut, banyak kebijakan pemerintah yang diambil berdasarkan data yang tidak akurat. Akibatnya, hasil kebijakan tersebut malah menimbulkan masalah baru.
Pernyataan Darmin memang tak meleset. Terkait impor pangan, misalnya, pemerintah kerap berlaku seperti peribahasa jawa; esuk tempe sore dele. Hari ini bersikukuh tak perlu ada impor. Selang beberapa waktu kemudian malah mengumbar keputusan impor.
Dampaknya serius dan malah menyebar ke mana-mana. Bustanul Arifin, pengamat pertanian, menyebut, munculnya praktik mafia dan kartel pangan sejatinya juga dipicu oleh kebijakan pemerintah yang didasarkan pada data yang diragukan kualitasnya. Tidak adanya kepastian memberi ruang bagi aksi spekulasi. Dalam konteks pangan, bisa berupa penimbunan yang berujung pada permainan harga.
Otak-atik kebijakan akibat data yang buruk, juga rawan ditunggangi. “Kalau impor dikurangi, setelah itu impor ditambah lagi, siapa yang dapat? Dari situ dimulainya masalah. Akarnya bahkan dimulai dari data,” kecamnya.
Senada, mantan ketua KPPU Nawir Messi menilai, kebijakan pangan pemerintah memang tidak memberikan sinyal yang pasti dan terang. Saat pemerintah mengatakan tidak akan ada impor namun data pasokan dalam negeri diragukan, secara alamiah pelaku usaha akan menahan barangnya. “Saya kira itu rasional, ya, dari sisi ekonomi,” kata Nawir.
Nah, lantaran situasi di lapangan memang seperti itu, maka terbuka peluang mencari laba sebesar-besarnya. Praktik curang muncul tak cuma karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan.
Laporan Utama
Mingguan Kontan No. 48-XIX, 2015
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
