NASIONAL
Berita
Kasus faktur pajak fiktif mendominasi tindak pidana perpajakan

TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Kasus faktur pajak fiktif mendominasi tindak pidana perpajakan


Telah dibaca sebanyak 1766 kali
Kasus faktur pajak fiktif mendominasi tindak pidana perpajakan

JAKARTA. Penerbitan faktur pajak fiktif kian marak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menemukan sekitar 53 kasus tindak pidana perpajakan pada 2010, di mana faktur pajak fiktif merupakan modus yang paling banyak dilakukan.

"Ini modus yang paling dominan," kata Kasubdit Penyidikan Dirjen Pajak Muhammad Kifni, Jumat (20/5). Namun, dia tak memaparkan secara rinci berapa banyak kasus faktur pajak fiktif yang ditemukan.

Kifni memaparkan, pada 2010, Ditjen Pajak mencatat sejumlah 17 kasus telah dinyatakan P19, dengan kerugian negara mencapai Rp 233 miliar. Sementara, yang telah dinyatakan P21 sebanyak 20 kasus, dengan kerugian negara mencapai Rp 513 miliar. "Sementara yang divonis bersalah ada sebanyak 16 kasus. Total kerugiannya Rp 424 miliar," ungkapnya.

Sementara, pada tahun ini hingga April, yang dinyatakan P19 sebanyak 7 kasus dengan kerugian negara Rp 65 miliar, P21 sebanyak 4 kasus dengan kerugian negara Rp 6,5 miliar, dan yang telah divonis sebanyak 7 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 34,4 miliar.

"Selain vonis di pengadilan, Ditjen Pajak telah melakukan penindakan dengan melakukan sita aset dan pencekalan terhadap tersangka," tegas Kifni.

Menurutnya, beberapa kasus ini ditemukan dalam penyidikan dirjen pajak terkait maraknya faktur pajak bermasalah. Selain itu, tersangka penggelapan juga melakukan modus rekayasa atas penjualan atau omset, menggelembungkan biaya dengan pembebanan biaya fiktif dan penerbitan, juga penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Telah dibaca sebanyak 1766 kali



Syarat & Ketentuan Komentar :
  1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. KONTAN memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus komentar yang bertentangan dengan ketentuan ini.

LIPSUS

LIPSUS Update

  • Bisnis properti tiarap dulu

    +

    Industri properti menyambut 2014 dengan pesimistis.

    Baca lebih detail..

  • Mobil baru bermunculan kendati pasar stagnan

    +

    Pelemahan ekonomi membuat pasar otomotif tak melaju cepat.

    Baca lebih detail..