Reporter: Yudho Winarto | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghitung, pemerintah berpotensi kehilangan Rp 50 triliun jika tidak mengelola penarikan tagihan pajak secara serius. Wakil Ketua KPK bidang Penindakan, Bibit S Rianto menjelaskan, pengelolaan penarikan tagihan pajak adalah tagihan pajak berdasarkan putusan pengadilan pajak.
"Ini soal sengketa pajak yang sudah diputuskan. Pemerintah tinggal menagih saja," katanya di Istana Kepresidenan seusai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jumat (6/5). Tahun 2010, pemerintah sudah kehilangan sekitar Rp2 triliun.
Selain persoalan pengelolaan penarikan tagihan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, Bibit juga menyoroti soal program pembangunan jalan, infrastruktur, pendampingan bersama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk masalah Papua dan Papua Barat.
Selain itu, KPK juga memberikan paparnya juga tentang pengkajian sistem penyelenggaraan ibadah haji, kajian pengelolaan dana abadi umat, kajian sistem penyelenggaraan jalan nasional direktorat jenderal bina marga, sistem pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dan kajian sistem perpajakan direktorat jenderal pajak kementerian keuangan.
Denny Indrayana, staf khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi, menyampaikan bahwa Presiden menyetujui langkah KPK untuk melakukan langkah pencegahan dan penindakan. "Terutama di bidang pengadaan, infrastruktur, dan keuangan negara," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
