| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.473
  • SUN97,14 0,42%
  • EMAS600.960 -0,17%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

DPR: Kebijakan PTKP berdasar UMP hambat daya beli

Kamis, 20 Juli 2017 / 18:16 WIB

DPR: Kebijakan PTKP berdasar UMP hambat daya beli

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan bahwa ingin mengkaji penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah.

Sebelumnya, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016, Pemerintah menetapkan kenaikan PTKP menjadi Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan dari sebelumnya Rp 36 juta per tahun atau Rp 3 juta per bulan.

Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pihaknya ingin mengkaji bersama penerapan PTKP yang berbeda di setiap wilayah.

Pasalnya, ada penurunan penerimaan pajak di daerah-daerah yang UMP-nya rendah.

"Kalau saya usul, sesuaikan dengan UMP. Dengan adanya (kenaikan) PTKP ini, Kanwil Yogyakarta penerimaannya jatuh. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)-nya sangat menurun karena banyak yang di bawah PTKP," kata Ken, Kamis (20/7).

Terkait usul ini, Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa pihaknya akan mencermati hal ini. Pasalnya, penyesuaian PTKP berdasarkan UMP akan memukul daya beli.

“Bila Anda dikenai pajak maka daya beli berkurang. Kayak Thailand tarif pajaknya kan diturunkan. Kecuali kalau negaranya sudah mapan seperti Kanada, tarifnya tinggi. Karena kaya sekali orangnya, pendapatan per kapitanya kan US$ 60.000 per tahun,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/7).

Ia melanjutkan, adanya ide ini akan membuat peran pemerataan ekonomi yang selama ini dilakukan pemerintah berkurang. Menurut Hendrawan, tidak ideal apabila penerimaan naik tapi harus ‘dibayar’ dengan saya beli masyarakat yang merosot.

“Tidak ideal karena ekonomi Indonesia 57% digerakkan oleh konsumsi. Kalau Anda habis rajin belanja, ekonomi bergerak,” ucapnya.

Ia menilai, kebijakan PTKP secara nasional yang Rp 4,5 juta per bulan sudah bagus, “Lebih bagus lagi dinaikkan daya belinya. Semua pajak akan kurangi daya beli kita,” tandasnya.


Reporter: Ghina Ghaliya Quddus
Editor: Dessy Rosalina

PAJAK

TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0012 || diagnostic_api_kanan = 0.0452 || diagnostic_web = 0.2007

×