Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat keseimbangan primer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 per akhir Maret defisit sebesar Rp 17,3 triliun. Meski masih defisit, persentasenya turun dari 55,3% periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 38,7 triliun.
Keseimbangan primer ini artinya penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang. Jika nilainya defisit, pemerintah masih membayar bunga utang dari penarikan utang yang dilakukan.
Ekonom Maybank Juniman mengatakan, penurunan dari defisit keseimbangan primer ini merupakan sebuah kemajuan. Setelah pada 2014 defisit keseimbangan primer sebesar Rp 93,3 triliun dan pada 2015 meningkat menjadi Rp 142,5 triliun.
Berdasarkan catatan Kontan.co.id, pada 2016, angka tersebut dapat ditekan sehingga mencapai Rp 125,6 triliun. Namun, pada 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 129,3 triliun.
“Ini sudah bagus ya walaupun masih defisit tapi defisitnya sudah berkurang. Namun, dalam hal ini yang masih jadi sorotan ialah penerimaan pajak,” kata Juniman kepada Kontan.co.id, Selasa (17/4).
Menurut Juniman, penerimaan pajak memang sudah terlihat membaik, yakni dengan pertumbuhan sebesar 16,21% pada triwulan I 2018. Oleh karena itu, kinerja baik ini perlu dipertahankan agar keseimbangan primer bisa nol bahkan surplus.
“Analoginya, harus besar pasak daripada tiang. Kalau bisa, penerimaannya harus lebih besar,” ucapnya.
Oleh karena itu, Juniman mengatakan, penting bagi pemerintah untuk menjaga iklim perpajakan supaya kondusif. Bila tidak, masyarakat akan takut konsumsi dan ekspansi usaha.
Tak hanya penerimaan pajak yang mesti digenjot, menurut Juniman, pemerintah juga bisa mewujudkan mimpi keseimbangan primer menjadi surplus apabila melakukan efisiensi belanja.
Meski begitu, pada tahun ini dan tahun depan, banyak belanja yang akan dilakukan pemerintah, misalnya dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), bansos, dan subsidi yang naik lantaran harga BBM tidak naik.
“Dengan belanja yang banyak ini, harus rasional. Sudah terlihat langkahnya, beberapa PSN dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah paham kemampuan penerimaan negara,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
