Sumber: TribunNews.com | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus meminta maaf terhadap seluruh warga negara Indonesia atas terjadinya kegaduhan urusan kursi pimpinan. Seperti diketahui, sesama anggota DPD RI terlibat gaduh yang hampir saja berbenturan fisik dalam Rapat paripurna DPD dimulai sejak Senin (3/4/2017) kemarin.
"DPD harus meminta maaf terhadap seluruh warga negara Indonesia," ujar Pengamat Politik Ray Rangkuti, Selasa (4/4/2017).
Sebab, gaduh mereka, menurut Ray Rangkuti, sama sekali tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat Indonesia. "Tidak ada sesuatu yang sangat urgen bagi kepentingan warga negara atas gaduh politik yang mereka pertontonkan. Alih-alih kepentingan rakyat, soal masa bakti semata hanya urusan politik anggota DPD saja," kata Ray Rangkuti.
Gaduh DPD itu juga membuat malu Indonesia. Di saat banyak negara lain di seluruh dunia yang memuji perkembangan demokrasi Indonesia, gaduh yang sangat tidak subtansial itu jelas akan memberi noda hitam di atas sukses demokrasi Indonesia tersebut.
"Jalan demokrasi ditempuh salah satunya justru untuk mencegah gaduh yang tak berujung. Apalagi mendekati gaduh pisik," katanya.
Gaduh itu juga melemahkan cita-cita dan perjuangan penguatan fungsi kelembagaan DPD. Simpati yang tumbuh dalam rangka mendorong peran DPD yang makin besar akan menemui ganjalan akibat anggotanya seperti lebih sibuk mengurus soal teknis kekuasaan di antara mereka dari pada dengan sungguh-sungguh mengadvokasi peran dalam politik kenegaraan.
Beberapa peristiwa terakhir, dugaan suap ketua DPD, parpolisasi DPD, dan gaduh masa bakti ketua DPD, memberi sinyal kuat bahwa kurang optimalnya kerja-kerja politik DPD. "Mereka seolah tak memiliki mekanisme bagaimana gagasan diperdebatkan, lalu didialogkan lalu dikompromikan," ucap Ray.
Pada poin ini, lanjutnya, upaya mendorong peran dan fungsi DPD agar lebih optimal seperti hanya sebatas catatan dalam kertas aturan. Padahal, jika kemampuan kerja politk mereka lebih disiapkan kemungkinan praktek gaduh ini akan menemui titik temu.
Anehnya, anggota DPD bukannya sibuk mengolah kemampuan kerja politiknya, tapi malah ribut untuk urusan kekuasaan di antara mereka. "Dengan setidaknya 4 poin di atas, sudah sewajarnya anggota DPD meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan mereka segera menghentikan gaduh yang tak subtantif dan berkenaan dengan kepentingan rakyat Indonesia," katanya.
Anggota DPR harus benar-benar serius untuk membuktikan kerja politik kerakyatan. Bukan hanya sibuk mencari dasar penguatan legalitas kewenangan dan lalu gaduh sesama di dalam.
(Srihandriatmo Malau)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
