Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Dessy Rosalina
KONTAN.CO.ID - Program BBM satu harga memang sudah berjalan. Namun target membangun 150 lembaga penyalur di 148 kabupaten/kota hingga 2019 masih dianggap kurang untuk mewujudkan BBM satu harga di seluruh Indonesia.
Ketua BPH Migas, M. Fanshurullah Asa menjelaskan sesuai dengan SK Dirjen Migas, Pertamina diberikan tugas membangun 150 titik lembaga penyalur di seluruh Indonesia secara bertahap. Pada tahun ini Pertamina ditargetkan membangun 54 titik, tahun 2018 sebanyak 50 titik dan tahun 2019 sebanyak 46 titik.
"Sekarang sudah 22 lokasi yang sudah jalan. Setelah kami cek jumlah daerah tertinggal terluar ada sekitar 160 kabupaten/kota dengan 2.000an kecamatan dan sekitar 21.000 desa. Kalau cuma bangun di 150 kabupaten/kota dibanding 2.000an kecamatan, relatif kecil," tutur Fanshurullah pada konferensi pers "High Level Meeting" dengan PT Pertamina (Persero) pada Jumat (18/8) di Kantor BPH Migas Jakarta.
Terlebih lagi menurut Fanshurullah, Pertamina saat ini sudah terengah-engah untuk menunaikan tugasnya membangun lembaga penyalur di 150 titik di seluruh Indonesia. "Pertamina 50 saja sudah ngos-ngosan. Sudah ada dampaknya Rp 300 miliar nombok,"imbuhnya.
Untuk itu, BPH Migas memberikan solusi agar pembangunan lembaga penyalur dibangun menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang didapat BPH Migas. Saban tahun BPH Migas memang mampu mendapatkan PNBP sebesar Rp 1,2 triliun.
Sementara BPH Migas dalam lima tahun terakhir hanya menggunakan dana tersebut sekitar Rp 200 miliar. "Sebesar Rp 1 triliun masuk kas negara dan tidak tahu didistribusikan kemana. Kenapa tidak uang Rp 1 triliun tadi digunakan untuk membantu infrastruktur BBM termasuk membangun depot,"ujar Fanshurullah.
Dengan dana Rp 1 triliun tersebut, BPH Migas yakin akan ada tambahan 500 lembaga penyalur yang bisa dibangun untuk wujudkan BBM satu harga. "Jadi enggak 150 titik, tapi bisa dikembangkan. Untuk membangun sub penyalur investasinya Rp 20-30 juta, sebanyak Rp 1 triliun bisa 500 lokasi,"katanya.
Dengan penggunaan dana PNBP tersebut, Fanshurullah juga yakin kerugian Pertamina yang lebih besar bisa dicegah. Untuk itu dia berharap penggunaan dana PBNP bisa disetujui pemerintah dan DPR pada tahun depan sesuai aturan yang benar.
"Kalau bisa masuk 2018 alhamdulilah. Kalau enggak bisa ya 2019. Ini kan baru usul, ini akan dikasih ke Kementerian ESDM dan DPR,"imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
