Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi meminta pemerintah segera memberi kepastian mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Sofjan, jika pemerintah benar berniat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, maka lebih baik kebijakan itu segera ditetapkan.
"Karena kita sudah lama menunggu, bahkan sebagian teman kita sudah naikkan barang-barang. Jadi kita perlu kepastian itu karena kalau tidak ada kepastian, kita susah. Maka itu kita minta makin cepat makin baik," kata Sofjan di Istana Wakil Presiden, Kamis (20/10).
Ia mengaku telah menyampaikan desakan para pengusaha ini kepada Wakil Presaiden Jusuf Kalla. Menurut Sofjan, ketidakpastian mengenai waktu naiknya harga BBM menimbulkan berbagai spekulasi.
Sofjan juga menyampaikan, Apindo menginginkan pemerintah segera menaikkan harga BBM agar bisa secepatnya membangun infrastruktur yang menunjang iklim usaha. Alokasi dana Rp 1 triliun per hari untuk subsidi BBM, menurut dia, bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.
"Agar rakyat kecil kerja, jalan, pelabuhan, dan lain-lain. Itu juga membuat kita betul-betul kena semua karena high cost kita karena logistik cost-nya karena ketidakpastian itu," sambung dia. Menurut Sofjan, kenaikan BBM hingga Rp 2.000 hingga Rp 3.000 masih bisa ditoleransi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menegaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi merupakan upaya untuk memindahkan subsidi dari penggunaan yang konsumtif ke arah yang lebih produktif.
Menurut dia, kenaikan harga BBM bersubsidi pada dasarnya bertujuan meningkatkan pembangunan Indonesia. Mengenai kapan pastinya pemerintah akan menaikan harga BBM bersubsidi, pria yang biasa disapa JK ini enggan mengungkapkannya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik sebelum 1 Januari 2015. Mengenai besaran kenaikannya, Bambang belum dapat menyampaikan hal tersebut. Ia mengatakan, pemerintah fokus pada program perlindungan sosial, yakni Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan Keluarga Sejahtera. (Icha Rastika)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
