Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melakukan evaluasi proyek konstruksi sejumlah ruas tol dan jalur perkeretaapian layang. Ada 32 tol dan empat infrastruktur perkeretaapian layang di Tanah Air tengah dievaluasi, tapi tak semua infrastruktur itu dimoratorium konstruksinya.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi PUPR, Syarif Burhanuddin menyatakan pemerintah hanya moratorium untuk evaluasi proyek dengan elevated.
Bagi proyek tidak ada infrastruktur layang, hanya dievaluasi saja tapi proyek tersebut bisa terus dibangun. "Semua proyek jalan tol elevated yang kecelakaan, dimoratorium. Pokoknya yang elevated," kata Syarif, Kamis (22/2).
Menurut data Kementerian PUPR sepanjang tahun 2017-2018 jalan tol elevated yang mengalami insiden adalah Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi, Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BOOR), Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro). Kemudian, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (elevated), Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Depok Antasari, terakhir Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemhub) Zulfikri mengatakan, meski proyek MRT Jakarta dan LRT Sumatera Selatan sempat terjadi kecelakaan konstruksi, tapi kedua infrastruktur perkeretaapian ini tidak di moratorium.
Pemerintah hanya melakukan evaluasi, namun kontraktor bisa sambil menyelesaikan pekerjaan. "Meraka kan struktur elevated-nya sudah selesai," ujar Zulfikri.
Dia bilang, pemerintah hanya moratorium sementara bagi LRT Jakarta oleh PT. Jakarta Propertindo, LRT Jabodebek oleh PT Adhi Karya Tbk dan pembangunan double-double track Manggarai-Jatinegara oleh PT Hutama Karya.
Syarif menjelaskan moratorium untuk evaluasi hanya dilakukan dalam hitungan hari, asalkan kontraktor segera melengkapi persyaratan evaluasi proyek.
Dia bilang, jembatan Holtekamp menjadi proyek pertama yang moratoriumnya dicabut karena konsorsium kontraktor oleh PT. Hutama Karya- PT. Nindya Karya cepat mengajukan evaluasi.
Nah, PT. Adhi Karya, Tbk Syarif bilang tengah dalam proses penyelesaian evaluasi proyek elevated yang dikerjakan perusahaan dengan kode Bursa Efek Indonesia, ADHI itu.
"Persoalannya, bagaimana kontraktor atau pihak terkait itu aktif untuk menyampaikan dokumen yang diminta Komite Keselamatan Konstruksi," pungkas Syarif.
