Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sulit membuktikan kembali keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasalnya, perkara terkait dokumen pendidikan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) pada tingkat tertinggi.
Yusril menyebut, putusan MA yang telah bersifat final membuat ruang bagi Gibran untuk kembali mengajukan pembuktian melalui jalur pengadilan menjadi terbatas. Menurutnya, persoalan yang hendak dibuktikan kembali tersebut memiliki materi yang sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya.\
“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga: Polemik Niat Mundur Gibran, Pengamat Ingatkan Dampak terhadap Stabilitas Pemerintahan
Yusril menjelaskan, dalam perkara tersebut terdapat perbedaan posisi hukum para pihak. Ia menyebut, pihak yang berkedudukan sebagai tergugat intervensi memiliki kesempatan untuk menempuh upaya hukum lanjutan, seperti banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).
Namun, menurut Yusril, Gibran tidak menjadi pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Advokat Subhan Palal. Sementara dalam perkara yang diajukan oleh Mercy Siombing dan Denny Indrayana, Gibran disebut masuk sebagai tergugat intervensi.
“Yang diajukan oleh Mercy sama Denny Indrayana, betul, beliau tergugat intervensi. Tergugat intervensi bisa banding, bisa PK, bisa kasasi, bisa PK. Tapi kalau tidak pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa,” jelasnya.
Yusril juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurutnya telah memberikan ruang bagi lembaga peradilan lain untuk menilai keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi polemik.
Menurut Yusril, persoalan tersebut kemudian bergulir hingga ke PTUN dan diputus pada tingkat tertinggi oleh MA. Karena itu, ia menilai pembuktian kembali melalui PTUN menjadi sulit dilakukan lantaran substansi perkara telah diputus.
Ia menambahkan, putusan MA dan MK yang telah bersifat final membuat persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran semakin kompleks. Bahkan, Yusril menyebut upaya peninjauan kembali terhadap putusan MA hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.
Baca Juga: Yusril: MPR Harus Adakan Pemilihan Wapres Baru Dalam 60 Hari Jika Gibran Resmi Mundur
Terkait kemungkinan Gibran membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur lain, Yusril menyatakan pembuktian hukum seharusnya dilakukan melalui forum pengadilan. Sementara penjelasan di luar pengadilan dapat disampaikan melalui ruang publik.
“Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja,” kata Yusril.
Yusril mengaku telah memberikan penjelasan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai implikasi hukum dari putusan MA dan MK tersebut. Sebagai Menko yang membidangi urusan hukum, ia menyatakan penjelasan mengenai konsekuensi kedua putusan itu merupakan bagian dari tugasnya.
“Saya sudah memberikan penjelasan saja, beliau mengerti, ya sudah,” ungkap Yusril.
Sebelumnya, Gibran membenarkan sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto membahas polemik ijazahnya yang saat saat ini tengah bergulir.
Dalam pertemuan itu, Gibran mendapatkan masukan dari Prabowo salah satunya agar pihaknya memperjuangkan kasus ijazahnya di PTUN.
"Salah satu saran beliau agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1 dan berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK ke MA," kata Gibran dalam konferensi pers di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
