kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.560.000   15.000   0,59%
  • USD/IDR 18.099   9,00   0,05%
  • IDX 5.126   51,96   1,02%
  • KOMPAS100 661   8,17   1,25%
  • LQ45 527   4,67   0,89%
  • ISSI 165   1,16   0,70%
  • IDX30 297   2,31   0,79%
  • IDXHIDIV20 402   2,50   0,62%
  • IDX80 76   0,83   1,10%
  • IDXV30 110   1,04   0,95%
  • IDXQ30 100   0,54   0,54%

Polemik Niat Mundur Gibran, Pengamat Ingatkan Dampak terhadap Stabilitas Pemerintahan


Selasa, 10 November 2026 / 19:43 WIB
Polemik Niat Mundur Gibran, Pengamat Ingatkan Dampak terhadap Stabilitas Pemerintahan
ILUSTRASI. Konferensi pers Wakil Presiden (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)


Reporter: Genta Disa | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, polemik mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri perlu segera diselesaikan.

Kejelasan status Gibran dinilai penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelaksanaan tugas-tugas negara tetap berjalan.

Agung mengatakan, polemik tersebut turut berdampak terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, presiden membutuhkan wakil untuk membantu menjalankan roda pemerintahan.

Baca Juga: Yusril: MPR Harus Adakan Pemilihan Wapres Baru Dalam 60 Hari Jika Gibran Resmi Mundur

Di sisi lain, Gibran juga menghadapi persepsi negatif dari sebagian masyarakat maupun kalangan elite dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Agung, kedua pihak perlu mencari solusi yang lebih progresif agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.

“Dampak otomatis ya presiden karena butuh wakil untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, kemudian Mas Wapres sendiri yang beberapa waktu terakhir terus mendapat persepsi minor dari publik ya sebagian maupun elite ya secara keseluruhan. Sehingga keduanya harus mencari solusi yang lebih progresif agar situasi ini bisa diselesaikan ya sebaik-baiknya dalam arti stabilitas kita terjaga,” ujar Agung kepada Kontan.co.id, Selasa (10/11/2026).

Menurut Agung, penyelesaian polemik tersebut perlu dilakukan secepatnya, baik jika Gibran memilih mengundurkan diri maupun jika prosesnya berujung pada pemberhentian dari jabatan wakil presiden. Kejelasan mengenai status Gibran diperlukan agar ketidakpastian politik tidak terus berlanjut.

“Apakah Mas Wapres memilih mundur atau dimundurkan maka keduanya harus dilakukan dengan cepat dan sebaik-baiknya,” katanya.

Baca Juga: Ekonom BCA: Pemerintah Perlu Terus Optimalkan Penerbitan Panda Bond untuk Biayai APBN

Polemik ini mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Pada Selasa sore, Gibran menyatakan akan menggunakan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Agung menilai, langkah pembuktian melalui PTUN dapat menjadi salah satu cara bagi Gibran untuk memperjelas persoalan yang tengah dihadapinya. Ia berharap proses tersebut dapat memberikan kejelasan sehingga polemik politik tidak berkepanjangan.

“Termasuk ketika Mas Wapres memilih untuk fight di PTUN karena pertemuan pagi tadi dengan presiden Mas Wapres meminta kesempatan untuk melakukan pembuktian di PTUN sehingga ya semuanya menjadi jelas,” pungkasnya.

Baca Juga: Gibran Masih Bertugas, Yusril Beberkan Mekanisme Jika Wapres Mengundurkan Diri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×