Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintah sepertinya belum bulat, dalam menggulirkan wacana pengurangan jam kerja bagi perempuan. Sebab, ternyata ide itu masih mendapat kritikan dari internal pemerintah.
Salah satunya adalah menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PP dan PA) Yohana Yembise. Yohana menilai, rencana pengurangan jam kerja hingga tiga jam bagi perempuan sangat diskriminatif.
Sebelumnya wacana ini muncul dari kantor wakil presiden Jusuf kalla (JK). Menurut JK, pengurangan jam kerja ini akan diberikan kepada ibu yang masih memiliki anak hingga kelas 6 sekolah dasar.
Hal ini bertolak belakang dengan upayanya yang memperjuangkan kesetaraan gender antara kaum hawa dan kaum adam. "Itu memang akan menambah diskriminatif, karena mengarah ke responsive gender semua aspek," kata Yohana, Rabu (3/12).
Ia mencontohkan, jika pegawai negeri sipil (PNS) perempuan jam kerjanya dikurangi tiga jam, artinya dia akan pulang jam 15.00 WIB. Hal ini akan berimbas kepada pegawai swasta perempuan. Padahal, sebagai pekerja swasta, mereka ada yang digaji berdasarkan lamanya bekerja dalam satu hari, alias per jam.
Dengan begitu, gaji pegawai swasta perempuan ini bisa dipotong karena jam kerjanya berkurang. Hal ini menurut Yohana bertentangan dengan undang-undang (UU) yang ada saat ini.
Yohana juga membantah argumen, jika perempuan lebih banyak waktu di rumah akan memiliki waktu luang mengurus anak. Menurutnya, masalah anak merupakan tanggung jawab bersama, antara ibu dan ayahnya, antara perempuan dan laki-laki.
Solusinya, menurut Yohana untuk mengurus anak sekarang bisa menggunakan jasa pengurusan anak alias daycare, atau jasa penitipan bayi. Memang solusi ini tidak akan diterima oleh semua wanita. Tetapi di luar negeri keberadaan daycare center menjadi solusi yang tepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
